Sebanyak 27 anggota DPRD Padang periode 1999-2004 dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp10,4 miliar.

Kepala Polri akan menindak tegas polisi korup.

Tidak kurang dari 50 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (28/7) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak rencana kenaikan gaji bagi anggota DPR dan pejabat negara lainnya.

Izin pemeriksaan terhadap sejumlah kepala daerah, kini telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), termasuk di antaranya pemeriksaan terhadap Wali Kota Salatiga Totok Mintarto.

Said Salim, panitera Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, mengakui pernah menerima pesan layanan singkat (SMS) dari Marlinda Purnomo, istri Abdullah Puteh. SMS itu berisi, Kok hotel sudah dibayarin, putusan masih begini.

Setelah sekitar tiga bulan melakukan operasi intelijen, Tim Investigasi Korupsi untuk BUMN menemukan sekitar 30 kasus dugaan korupsi di sejumlah BUMN. Tujuh kasus di antaranya, yang diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,2 triliun, telah diserahkan kepada KPK dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sussongko Suhardjo, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), menandatangani kontrak pengadaan buku keputusan KPU. Namun, kontrak yang ditandatangani tersebut tidak dituliskan tanggalnya, serta dilakukan setelah buku-buku itu didistribusikan.

Isu pemberantasan korupsi telah menyita ruang publik media massa. Paling tidak ada tiga tempat yang menjadi sumber berita pers untuk terus menggemakan semangat perang melawan korupsi. Ketiga tempat itu adalah Kantor Kepresidenan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Adi Warman, Selasa (26/7), diperiksa Kejaksaan Tinggi Banten. Ia diperiksa atas dugaan penyelewengan dana Pemilihan Umum tahun 2004 lalu.

Skeptisisme Triyono Lukmantoro (Kompas, 18/7) yang menyatakan good governance merupakan utopia belaka perlu diberi catatan khusus. Jika diletakkan dalam konteks pemahaman perjalanan panjang menuju tata kelola pemerintahan yang baik, good governance bukan utopia yang mustahil dijangkau, tetapi conditio sine qua non menuju kehidupan yang lebih demokratis dan bermartabat.