Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto prihatin atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan mantan Direktur Utama PT Jamsostek Achmad Djunaedi dan mantan Direktur PT Jamsostek Armon Arleg, Kamis (17/11). Kementerian Negara BUMN akan menyiapkan banding atas keputusan PTUN Jakarta tersebut. Demikian siaran pers Kementerian Negara BUMN yang diterima Media, kemarin.
SIARAN PERS KETUA BPK
Audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional Pemilu Tahun 2'004 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencerminkan keseriusan Pimpinan BPK periode sekarang ini untuk memberantas korupsi. Sejak dari proses fit and proper test, Professor Dr. Anwar Nasution Ketua BPK periode sekarang berjanji untuk ikut memberantas korupsi dengan memeriksa semua aspek keuangan negara guna meningkatkan transparasi fiskal, membuat BPK menjadi independen dan meningkatkan audit investigasi serta fraud audit' maupun `performance audit'.
Setahun berlalu, tetapi tim pemburu koruptor belum juga berhasil membawa aset koruptor dalam bentuk rekening kembali ke Indonesia. Walaupun sudah melanglang buana hingga ke Hongkong dan Swiss pada September 2005, tim hanya bisa sebatas memblokir rekening para koruptor.
Apakah parodi satiris menjelang satu tahun bencana tsunami Aceh-Nias? Ratusan mobil mewah.
Pekan lalu, Bank of New York Co., salah satu lembaga keuangan tertua di Amerika Serikat, mengaku bersalah telah melakukan tindak kriminal pencucian uang dan wajib membayar denda US$ 38 juta (setara dengan Rp 380 miliar dengan kurs Rp 10 ribu per dolar AS).
Demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi, begitu argumen Moore.
No bourgeoisie no democracy
(Barrington Moore, 1966)
Soedji Darmono, bekas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara XI, dihukum 2 tahun penjara potong masa tahanan oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, kemarin
Sekretaris Jenderal DPR Faisal Djamal mengatakan, sisa anggaran parlemen tahun ini, sekitar 15 persen dari total Rp 750,1 miliar, akan dikembalikan ke kas negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan sebagai saksi kasus suap dengan tersangka mantan hakim tinggi Harini Wiyoso.
