Salah satu akar masalah yang menyuburkan korupsi adalah ketertutupan lembaga negara atas informasi yang seharusnya menjadi hak publik. Dengan ketertutupan itu, mekanisme pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan secara eksklusif tanpa melibatkan kontrol dan pengawasan masyarakat.
Anggota Komisi I Djoko Susilo mengungkapkan diduga telah terjadi penyelewengan dana sebesar sekitar Rp28 miliar di dua Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, yang dilakukan oleh dua oknum pejabat di bagian Imigrasi.
Setelah melalui proses yang panjang, Partai Golongan Karya akhirnya sepakat memberi penghargaan Anugerah Bhakti Pratama kepada mantan Presiden Soeharto, yang juga mantan Ketua Dewan Pembina Golkar di era Orde Baru.
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan empat anggota DPRD Kota Manado sebagai tersangka kasus suap pada penetapan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2004.
Penerima Integrity Award 2005, Khairiansyah Salman, akhirnya mengembalikan penghargaan itu kepada Transparency International di Berlin menyusul ditetapkan Khairiansyah sebagai tersangka kasus korupsi Dana Abadi Umat Departemen Agama oleh kejaksaan.
Pembelian aset PT Tahta Medan milik Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) III oleh PT Cipta Graha Nusantara (CGN) sangat menguntungkan DPBM III dan memenuhi seluruh prosedur formal. Pembelian itu bisa dikatakan telah menyelamatkan DPBM III dari kerugian yang dialami sejak 1979.
Mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Khairiansyah Salman mengembalikan penghargaan Integrity Award 2005 kepada lembaga yang memberikannya, Transparency International (TI) yang berpusat di Berlin, Jerman, kemarin.
Kasus korupsi tidak hanya ditemukan di dalam negeri. Tetapi, juga di perwakilan Indonesia di luar negeri. Penyimpangan biaya pengurusan visa maupun izin tinggal Rp 20 miliar diduga terjadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia.
Mantan Gubernur DKI Ali Sadikin kemarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan aset Setneg. Dari pemeriksaan itu terungkap, dialah yang mengajak Ibnu Sutowo untuk membangun hotel di atas tanah Gelora Senayan (sekarang Gelora Bung Karno). Dia juga mengeluarkan surat peruntukan tanah itu.
Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (24/11) malam. Mereka membedah kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tengah ditangani KPK.
