Dua hari ini adalah hari besar bagi Komisi Yudisial. Komisi ini akan melakukan wawancara terbuka kepada sembilan calon hakim agung yang dinilai telah lolos profile assessment atau penilaian kepribadian. Inilah ajang pertama KY dalam merekrut calon hakim agung.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa enam pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Hendy Boedoro senilai lebih dari Rp 64,1 miliar.
Pemerintah tetap memiliki komitmen tinggi untuk menyukseskan program otonomi daerah. Karena itu, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) berencana memberikan dana bantuan kepada 2.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap kecamatan direncanakan menerima dana bantuan Rp 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar.
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengumumkan data dan foto buron korupsi melalui layar televisi. Kali ini sang buron adalah Eko Budi Putranto, adik bos Bank Harapan Sentosa (BHS) Hendra Rahardja, yang menjadi terpidana kasus korupsi BLBI BHS Rp 1,95 triliun.
Akhir-akhir ini, KPK sedang menjalani masa uji coba di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya dugaan beberapa orang yang merasa hak konstitusinya terlanggar sehubungan dengan penetapan mereka menjadi tersangka atau terdakwa.
Komisi Yudisial harus mengajukan tiga calon hakim agung untuk satu lowongan hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Itu berarti jika MA membutuhkan enam hakim agung maka Komisi Yudisial harus mengajukan delapan belas calon hakim agung ke DPR, bukan sembilan calon hakim agung.
Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi yang dipimpin Marsillam Simandjuntak memfokuskan pada reformasi peradilan. Menurut KPK, reformasi peradilan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, termasuk para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia.
Saat ini setidaknya ada tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Meskipun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap, partai politik dirasa perlu memberikan sanksi sebagai komitmen menjadikan DPR lembaga terhormat.
