Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun di Indonesia gagal. Program yang berjalan sejak tahun ajaran 1993/1994 dan telah berlangsung 15 tahun itu rencananya berakhir tahun ini.
Keterangan Artalyta Suryani menyebutkan, ia hanya berhubungan secara pribadi dengan jaksa Urip Tri Gunawan. Tidak ada kaitannya dengan jaksa-jaksa lain yang tergabung dalam tim penyelidik kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, termasuk atasan Urip.
Tidak diketahuinya keberadaan Hengky Samuel Daud, Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dan juga salah satu tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah pada tahun 2002-2004, merupakan akibat kelalaian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebab, situasi ini seharusnya sudah dapat diantisipasi KPK sejak kasus itu masih dalam penyelidikan.
Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis dan anggota Komisi IX DPR, Willem Tutuarima, mengaku pernah menerima uang dari Ketua Subkomisi Perbankan Komisi IX DPR Hamka Yandhu. Namun, mereka mengaku uang yang mereka terima tidak sebanyak yang disebut Hamka.
Para asisten anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengaku disuruh mencairkan cek oleh anggota Komisi IV DPR. Cek yang bervariasi nilainya, dari Rp 10 juta hingga Rp 25 juta, itu dicairkan di berbagai bank. Namun, asisten itu mengaku tidak tahu bahwa cek itu terkait alih fungsi hutan Tanjung Api-Api.
Mantan Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak divonis empat tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta. Hakim anggota Sofialdi, yang adalah hakim ad hoc, mengajukan dissenting opinion atau beda pendapat atas putusan terkait peran Oey Hoey Tiong.
Penyidik polisi dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dipastikan akan tetap melanjutkan penyidikan kasus impor minyak mentah jenis zatapi sebesar 596.365.169 barrel oleh PT Pertamina, yang diduga terjadi penyelewengan.
Kejaksaan Agung sudah melayangkan surat panggilan kepada mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Yusril diperiksa Selasa mendatang.
Munculnya kejahatan dalam banyak wajah menampilkan berbagai opera politik yang tidak hanya mendera kebersamaan, tetapi juga pada dirinya menihilkan tanggung jawab moral pribadi.
Desakan untuk menciptakan good governance di birokrasi merupakan tuntutan universal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Gerakan antikorupsi bermunculan hampir di semua negara di dunia.
