Surat Terbuka Soal Pengambilalihan Bank Century

Kita ketahui bahwa proses pengambilalihan Bank Century oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sarat dengan kejanggalan. Untuk itu ICW mengirimkan surat terbuka untuk Gubernur BI terkait pengambilalihan tersebut. Berikut suratnya:

Banyak PHK, Politik Uang Bakal Marak dalam Kampanye Pemilu 2009

Krisis ekonomi global yang belum menemui ujungnya dinilai akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), para pemilih dikhawatirkan akan menjadi lebih pragmatis sehingga jual beli suara pun semakin mudah dilakukan.

Pangkas Anggaran Dana Kampanye Golkar Rp 120 M

Akibat Krisis, Hanya 40 Persen dari Target

Krisis keuangan berimbas ke kantong partai-partai politik. Parpol peserta Pemilu 2009 kesulitan mencari dana kampanye karena banyak pengusaha simpatisan yang bisnisnya kembang-kempis akibat badai ekonomi global itu.

Supervisi No, Ambil Alih Yes

Pada 22 Oktober lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung memulai gelar perkara kasus BLBI yang dikelompokkan dalam empat kategori. Pertama, perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Tolak Anggota Komisi Informasi Titipan

Pernyataan Pers Bersama

Tanpa banyak publikasi Departemen Komunikasi dan Informasi melaksanakan proses seleksi calon anggota Komisi Informasi. Proses yang sudah dimulai sejak 14 Oktober 2008 lalu terdiri dari beberapa tahapan seleksi yaitu pengumuman, seleksi administrasi, ujian tertulis dan psikotes, penyusunan makalah dan wawancara. Saat ini proses  telah memasuki tahap kedua yaitu ujian tertulis dan psikotes. Setidaknya 243 calon yang telah lolos seleksi administrasi mengikuti tahap tersebut pada 14 November 2008 lalu.

Independensi KPK Terancam

Pernyataan Sikap Indonesia Corruption Watch


Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 14 November 2008 menarik dua perwiranya yang selama ini bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Widaryatmo dan Ajun Komisaris Besar Polisi, Akhmad Wiyagus.

Korupsi Kesehatan :

Press release

Pemberantasan korupsi disektor kesehatan masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya potensi korupsi yang belum diusut oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Kasus korupsi kesehatan yang diusut hanya mampu menyeret kasus dan pelaku pada tingkat middle-lower seperti kadinkes dan direktur Rumah Sakit. Sedangkan, kasus korupsi ditingkat middle-upper seperti yang berpotensial melibatkan pejabat Depkes, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta anggota DPR masih belum satupun yang diusut. Padahal, korupsi ditingkat ini memiliki dampak yang besar bagi kualitas layanan kesehatan yang dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Audit Investigatif Dana Kampanye Sulit Dilakukan

adnan

Institut Akuntan Publik Indonesia memastikan audit investigatif untuk menyelidiki kebenaran laporan penyumbang dana kampanye sulit dilakukan. Selain kantor akuntan harus mengaudit sekitar 20 ribu laporan, waktu yang tersedia tak cukup untuk melakukan investigasi. "Kami hanya memiliki waktu 30 hari untuk mengaudit. Dengan waktu sesempit itu, hampir tak mungkin ada audit investigatif," ujar Sekretaris Jenderal Institut Akuntan Publik Indonesia Tarkosunaryo kemarin.

Dana Kampanye Obama

Kemenangan Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat (AS) begitu memukau. Bahkan, dukungan yang patut dicatat dan menjadi pelajaran bagi calon presiden di Indonesia ialah sumbangan dana publik untuk kampanye yang amat besar. Uniknya, selain mampu memecahkan rekor sebagai kandidat presiden pengumpul dana kampanye terbesar sepanjang sejarah Pemilu AS, Obama dapat mengelola dana yang besar itu dengan cukup berimbang dan akuntabel. Sungguh, ini pelajaran penting bagi kita untuk pemilihan umum 2009.

Konflik Kepentingan Harus Dihindari oleh Pejabat Negara

bumnCatatan Koalisi

Kisruh suspensi 'paksa' saham Bumi Resources ditengarai melibatkan campur tangan pejabat negara, dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Sofyan Djalil. Pasalnya, ternyata Sofyan Djalil menjadi salah satu pemegang saham Bumi Resources senilai kurang lebih Rp 2 Miliar. Adanya kepemilikan saham ini tentu saja menciptakan potensi adanya konflik kepentingan karena keputusan atau tindakan yang diambil sebagai Meneg BUMN sulit dipisahkan dari kepentingan pribadinya untuk menyelamatkan saham Bumi dari penurunan nilai.

Subscribe to Subscribe to