Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk tahun 2003 dan diberi mandat luas oleh UU No. 30/2002. KPK berwenang melakukan penindakan terhadap korupsi, pencegahan korupsi, koordinasi dan supervisi lembaga penegak hukum, serta pemantauan lembaga negara. Mandat luas dalam pemberantasan korupsi tersebut menempatkan KPK sebagai superbody meski perannya "hanya" sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism).
Mantan Bupati Situbondo Ismunarso berurai air mata saat membacakan pembelaan di Pengadilan Tipikor kemarin. Dia menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memperkaya diri dengan menyelewengkan dana APBD.
Satu demi satu anggota Komisi IX (Keuangan dan Perbankan) DPR periode 1999-2004 diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan wakil rakyat itu untuk mendalami dugaan suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Miranda S. Goeltom seperti dilaporkan mantan anggota parlemen Agus Condro.
Pemerintahan ke depan perlu mempertegas komitmennya untuk memberantas korupsi di masyarakat dan menumpas mafia peradilan, terutama di Mahkamah Agung. Salah satu langkahnya dengan mengembalikan lagi kewenangan Komisi Yudisial seperti pada saat ide awal pembentukannya.
Penyidikan dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) terus menggelinding. Untuk melengkapi bukti di meja penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengorek keterangan Mendagri Mardiyanto. Ini kali ketiga Mardiyanto diperiksa KPK. Pensiunan tentara itu tiba di Kantor KPK sekitar pukul 10.40 WIB mengendarai mobil dinas dengan pelat nomor RI-16.
Kejaksaan Agung menyatakan, upaya pemulangan buron kasus cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, dari Singapura dilakukan melalui saluran diplomatik. Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kejaksaan telah berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan rencana tersebut. “Nanti Departemen Luar Negeri yang akan bicara dengan pemerintah Singapura,” kata Hendarman di kantornya kemarin.
PESERTA pendidikan singkat angkatan 16, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) akan menggelar seminar pemberantasan korupsi. Seminar bertajuk "Membangun Indeks Pencegahan dan Penindakan Korupsi Indonesia Guna mewujudkan Good Governance dalam Rangka Pembangunan Nasional" tersebut dilaksanakan, Rabu (28/7) mendatang.
UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara uji materi (judicial review) itu dilayangkan Ketua Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia (CICS) Arukat Djaswadi.
Anggota Komisi Informasi (KI) Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan Komisi Informasi akan konsentrasi menyusun standar operasional pelayanan informasi publik. Anggota KI juga menyusun kode etik internal KI, pembagian tugas, membangun sistem kerja dan tata kelola Sekretariat KI, serta persiapan pemilihan ketua dan wakil ketua KI.
JAKSA Agung Hendarman Supandji menegaskan, reformasi birokrasi kejaksaan yang dicanangkan pada September 2008 silam tak bisa dilakukan secara revolusioner dan radikal. Dia menjanjikan, September tahun ini, atau tepat setahun sejak digulirkannya, akan kelihatan bentuk organisasi kejaksaan hasil revisi yang ramping, miskin struktur tapi kaya fungsi.
