Dalam Demokrasi Ada Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, menulis adalah hak konstitusional setiap orang yang dilindungi. Tidak boleh ada larangan untuk menulis. Namun, apabila tulisan itu mengandung fitnah, pemerintah jangan ragu untuk mengambil tindakan hukum.

Tahun Ini, Setor ke Negara Rp 142 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin melaporkan kinerjanya selama setahun. Hasilnya? Khusus soal anggaran, lembaga antikorupsi itu tak mampu menghabiskan seluruh dana yang digerojokkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena itu, dalam waktu dekat, KPK akan mengembalikan dana sisa sejumlah Rp 98 miliar kepada negara.

Soal ngelencer atau pelesir ke luar negeri, rupanya Mahkamah Agung (MA) tidak kalah dengan DPR. Menutup tahun ini, MA mengirimkan 70 pejabat pengadilan ke tujuh negara dengan dana APBN. Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua MA Harifin Tumpa, 70 pejabat pengadilan itu ke luar negeri untuk studi banding.

Fasilitas mobil baru untuk menteri dan pejabat negara terus mengundang kontroversi. Yang terbaru, Badan Anggaran DPR mengatakan tidak mengetahui adanya anggaran yang diajukan pemerintah untuk pengadaan mobil baru Toyota Crown Royal Saloon itu.

Mahkamah Agung melakukan studi banding keluar negeri di akhir tahun. Siapa saja yang ikut kegiatan tersebut, berikut daftarnya. Silahkan klik di sini untuk mengunduhnya...

ICW dan Asia Research Centre menyimpulkan: korupsi di daerah didesain lewat politik anggaran. Dialirkan buat kepentingan politik pejabat.

M.Z. Amirul Tamim berseru: ”Tak benar, itu fitnah.” Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, itu sedang berada di Seoul, Korea Selatan, untuk sebuah kunjungan kerja, ketika diwawancarai Tempo via telepon, Kamis pekan lalu.

Jangan dulu kesal lantaran tidak mendapat buku hasil kompilasi dan penelitian Goerge Junus Aditjondro berjudul Membongkar Gurita Cikeas di toko-toko buku. Buku tersebut memang belum resmi diedarkan di toko-toko buku.

ICW Minta Klarifikasi, MA Nyatakan Sudah Direncanakan
Indonesia Corruption Watch menuding Mahkamah Agung menghabiskan sisa anggaran 2009 dengan memberangkatkan hakim agung, hakim tingkat banding, hakim tingkat pertama, pejabat eselon II, staf, hingga peneliti untuk studi banding ke luar negeri.

Gerakan Indonesia Bersih meminta Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk Kasus Bank Century fokus bekerja. GIB menilai, hingga hampir satu bulan bekerja, pansus belum optimal bekerja. Pansus terjebak pada perdebatan apakah krisis yang terjadi di Bank Century itu berdampak sistemik atau tidak sistemik.

Buku karya George Junus Aditjondro memancing kontroversi di masyarakat. Pihak yang kontra menganggap buku itu harus dilarang karena penuh fitnah dan mengganggu demokrasi, sementara yang mendukung berpandangan buku itu dapat menyuburkan demokrasi dan tidak perlu ditarik.