KPK: Tunda Pelantikan Pejabat yang Belum Lapor

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar berjanji segera melaporkan daftar kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu menyusul pengumuman KPK, baru 40,89 persen dari 560 anggota DPR yang menyerahkan daftar kekayaan.

Kehadiran Susno Tidak Masalah

Penggunaan dana talangan atau bail out pada Bank Century, yang kini menjadi Bank Mutiara, sebesar Rp 6,7 triliun, sebenarnya mudah diselidiki. Caranya, dengan membuka semua pembukuan bank itu dan menginvestigasinya.

Sebelas orang jaksa terancam segera mengakhiri karir. Itu menyusul ditandatanganinya disposisi dari Jaksa Agung Hendarman Supandji soal pemecatan sebelas jaksa. Selanjutnya, proses mereka akan dibawa ke Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ).

Soal Tangkap Pejabat Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak terpengaruh oleh keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyindir aparat hukum asal main tangkap para kepala daerah. Lembaga antikorupsi itu berdalih bahwa penahanan tersangka sesuai dengan alasan undang-undang.

Misteri aliran dana dari Bank Century sedikit demi sedikit terkuak. Yang mengejutkan, dana dalam jumlah hingga Rp 200 miliar mengalir ke rekening seseorang yang berprofesi sebagai sopir taksi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) kemarin (19/1) melaporkan 106 hakim di pengadilan umum ke Komisi Yudisial (KY) karena menjatuhkan vonis bebas dan vonis percobaan dalam kasus korupsi. Vonis bebas dan percobaan bagi terdakwa korupsi dinilai menunjukkan kekuasaan kehakiman tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.

Laporan Kekayaan, KPK Nilai Kepatuhan DPR Masih Rendah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menggenjot kepatuhan para penyelenggara negara terhadap pelaporan kekayaan. Lembaga itu mengapresiasi para mantan pejabat yang mau melaporkan kekayaannya secara sukarela. Salah satunya membeber kekayaan empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I yang purnatugas.

Wakil Presiden Boediono mengingatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar agar memantau secara terus-menerus pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum baru, yang menggantikan yang lama yang pernah bermasalah.

Laporan Kekayaan Indikator Integritas Anggota DPR

Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 mengabaikan kewajiban untuk melaporkan kekayaan mereka. Dari 560 anggota Dewan, baru 229 anggota yang melaporkan harta kekayaan atau hanya 40,89 persen.

Asas progresivitas hukum harus terus didalami dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu pengaruh penting dari almarhum Prof Dr Satjipto Rahardjo, yang memperjuangkan gerakan hukum progresif, adalah pada terobosan-terobosan putusan Mahkamah Konstitusi.