Semua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (27/1), menilai, tidak ada gebrakan dan terobosan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam program 100 hari. Pemerintah terlalu disibukkan oleh persoalan politik.
Kemdagri Ajukan Dana Sistem Kependudukan Rp 6,9 Triliun
Kementerian Dalam Negeri mengajukan anggaran Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2010-2011. Namun, anggaran itu dipersoalkan karena SIAK sebelumnya menelan anggaran Rp 800 miliar sepanjang 2003-2009.
Penyelidikan kasus Bank Century oleh Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century patut didukung dan diberikan apresiasi untuk menegakkan hukum dan pemerintahan yang bersih. Meski demikian, patut dicatat, penyelidikan itu harus dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai dengan wewenang yang dimiliki DPR.
Fraksi Partai Golkar menemukan 54 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Kejahatan berkelanjutan telah terjadi di Bank Century, sejak akuisisi hingga pemberian dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.
KPK Kembali Periksa Anggodo Widjojo
Kuasa hukum Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang, meyakini adanya rekaman pembicaraan antara Ary Muladi dan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja. Ia meminta agar rekaman itu dibuka dan diperdengarkan kepada publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeber daftar kekayaan para komisionernya kemarin. Nilai harta Wakil Ketua KPK Chandra Marta Hamzah tercatat belum tergeser oleh empat pimpinan lainnya.
Kinerja Pansus Hak Angket Bank Century memasuki babak kesimpulan. Hasilnya memang masih disimpan rapat-rapat oleh fraksi-fraksi di DPR. Namun, Fraksi Partai Golkar dianggap memiliki posisi penting dalam menentukan kesimpulan pansus secara umum.
Publik patut kecewa dengan pemberantasan korupsi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Jilid II. Karakter: parsial, dis-orientasi, melunaknya komitmen, kompromi dan pemberantasan mafia hukum a la “pemadam kebakaran” masih belum mampu diperbaiki hingga 100 hari pertama berakhir. ICW melakukan evaluasi dan catatannya didiskusikan di Kantor ICW Kamis, 28 Januari 2010. Klik di sini untuk mengunduh filenya dalam format PDF
Setelah menemukan penyimpangan dalam pengelolaan rumah tahanan saat inspeksi mendadak dua pekan lalu, yakni adanya sel mewah di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bertekad pula untuk menindaklanjuti temuan itu.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, pembelian pesawat kepresidenan justru diusulkan oleh DPR pada pemerintahan lalu. Ide itu didasari perhitungan bahwa pembelian pesawat akan lebih murah dan efisien dibandingkan dengan menyewa pesawat untuk presiden berulang kali selama periode tertentu.
