Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dinilai belum serius, efektif, dan maksimal dalam memberantas praktik mafia hukum. Hal itu terlihat dari keterbatasan satuan tugas itu untuk mengungkap dan menelusuri kasus-kasus hukum yang diduga diwarnai praktik mafia hukum.
Hal itu diungkapkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat di Jakarta, Senin (8/3).
Masih rendahnya tingkat kepatuhan pejabat, baik di badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, dalam melaporkan harta kekayaan menunjukkan rendahnya komitmen mereka untuk memerangi korupsi di institusinya. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengumumkan nama-nama pejabat pada badan usaha tersebut, yang tidak kunjung melaporkan harta kekayaannya, untuk meningkatkan kepatuhan mereka.
Direktur Luar Jawa Bali PT Pembangkit Listrik Negara (nonaktif) Hariadi Sadono dituntut 10 tahun penjara. Dia diduga terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengadaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis teknologi informasi pada PT PLN Distribusi Jawa Timur yang menyebabkan kerugian negara Rp 175 miliar.
Selain hukuman penjara, jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 6,5 miliar.
Terkait Pemenangan Miranda Goeltom sebagai DGS BI
Sidang perdana kasus suap Rp 500 juta dalam pemilihan Miranda S. Goeltom sebagai deputi gubernur senior (DGS) Bank Indonesia dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod mulai dilangsungkan kemarin. Dari surat dakwaan terungkap, selain Dudhie, ada 18 anggota Fraksi PDIP di DPR periode 1999-2004 yang menerima cek perjalanan.
Upaya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengusut skandal Bank Century hingga kemarin masih stagnan alias belum menunjukkan titik terang. Meski sudah melaksanakan gelar perkara dua kali, status kasus tersebut tetap belum berubah. Yakni, masih dalam tahap penyelidikan, belum masuk penyidikan.
Babak baru kasus Bank Century dikhawatirkan hanya berujung pada persekongkolan politik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mewaspadai adanya upaya barter politik, yakni penukaran sejumlah kasus yang melibatkan elite partai politik yang memilih opsi C (menyatakan bailout salah) dengan kasus Century yang kini membelit pemerintah.
Penyelidikan Dewan Perwakilan Rakyat atas kasus pemberian dana talangan Bank Century dinilai belum tuntas. Lembaga legislatif itu sama sekali tidak menyentuh ke mana aliran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun tersebut dicairkan.
Pendapat itu disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (7/3).
Tindak lanjut proses hukum hasil Rapat Paripurna DPR soal hak angket Bank Century bisa dilakukan melalui dua jalan (double tracks), yaitu melalui mekanisme hukum, tetapi juga mekanisme politik. Tidak hanya dilakukan di ranah hukum pidana, tetapi juga pada ranah hukum tata negara.
Untuk itu, DPR didesak menggunakan hak menyatakan pendapat dan merekomendasikannya ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, MK dapat mengadili kasus tersebut sesuai ketentuan hukum tata negara.
Praktik Rekayasa Tidak Dianggap sebagai Kejahatan
Fenomena rekayasa pidana oleh aparat penegak hukum tak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi. Sejak puluhan tahun lalu peristiwa rekayasa pidana berkali-kali terjadi, menimpa berbagai kalangan di masyarakat, menjadi sorotan publik, dan menuai kecaman. Namun, praktik semacam itu hingga kini masih terus terjadi.
Bahkan, akhir-akhir ini, peristiwa rekayasa pidana menimpa rakyat kecil.
Kejagung Tinggal Lakukan Pemberkasan
Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) selangkah lagi merampungkan penyidikan dua kasus korupsi yang melibatkan dua bupati di Jawa Timur. Penyidik tinggal melakukan pemberkasan dan memeriksa sejumlah saksi tambahan sebelum melimpahkan perkara ke tahap penuntutan.
Dua kasus itu adalah dugaan korupsi pembebasan lahan proyek lapangan terbang (lapter) di Banyuwangi dengan tersangka Bupati Ratna Ani Lestari. Kemudian, kasus kebocoran kas daerah (kasda) Pemkab Pasuruan dengan tersangka Bupati Dade Angga.
