Mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan manuver penguatan kembali partai- partai koalisi lewat pembentukan Sekretariat Bersama semakin mengaburkan jalan keluar politik dan hukum atas kasus Century.
Kegamangan yang meluas di masyarakat harus mampu dibuat terang oleh komunitas politik dan institusi hukum. Kasus Century memerlukan pemaknaan baru agar tidak ”terlalu” tampak sebagai alat dagangan politik.
Pemerintah membentuk forum koordinasi dan konsultasi penegak hukum antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Polri (4/5). Forum itu dinamai Mahkumjakpol.
Menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Mahkumjakpol penting karena penegakan hukum di Indonesia masih bergelut dengan permasalahan internal berupa koordinasi dan konsultasi antarlembaga. Ini yang perlu dibenahi agar sistem hukum mampu menjawab tantangan utama penegakan hukum dan keadilan (Kompas, 5/5).
Mabes Polri telah menangkap Komisaris Jenderal Susno Duadji atas dakwaan kasus suap PT SAL (Samah Arowana Lestari). Diberitakan bahwa Susno tak gentar dan akan terus melakukan perlawanan terhadap Mabes Polri.
Masyarakat masih menunggu penuntasan kasus hukum Bank Century. Kepergian Sri Mulyani Indrawati ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia jangan sampai membuat kasus Bank Century ikut terhenti.
Menurut Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, yang paling penting saat ini adalah penuntasan kasus Bank Century yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya membutuhkan penyidik independen, namun juga penuntut independen. Independensi dibutuhkan agar KPK tidak bergantung pada penyidik dari Polri dan penuntut dari Kejaksaan Agung yang seharusnya menjadi objek supervisi.
''Bagaimana KPK bisa independen kalau masih bergantung pada Polri dan Kejaksaan Agung. Selamanya KPK akan terus mengalami resistansi dari lembaga penegak hukum lain,'' ujar hakim konstitusi Akil Mochtar kemarin (16/5).
Rapat Perdana Hari Ini, Putuskan Satu atau Lima
Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) mulai bekerja hari ini (17/5). Bertempat di kantor Kemenkum HAM, 13 anggota pansel, termasuk Menkum HAM Patrialis Akbar, akan membicarakan seluruh kegiatan terkait dengan pansel.
''Besok (hari ini), dibicarakan segala yang berhubungan dengan pemilihan pimpinan KPK. Juga akan dibahas (pimpinan KPK) yang dipilih satu atau lima sekaligus,'' papar salah seorang anggota Pansel KPK Muhammad Fajrul Falakh saat dihubungi Jawa Pos kemarin (16/5).
Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji benar-benar berada di ujung karir. Kuasa hukum Susno menerima informasi dari orang dalam bahwa Mabes Polri bakal memecat Susno dalam pekan ini.
"Kami menerima informasi A-1 bahwa akan dilakukan sidang in absentia (tanpa dihadiri terperiksa, Red) dengan putusan akhir pemecatan," kata koordinator pengacara Susno, Henry Yosodiningrat, kemarin (16/5).
Sidang in absentia digelar karena Susno selama ini menolak diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik.
KITA bisa sedikit bernapas lega. Rabu, 12 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Komite Reformasi Birokrasi Nasional dalam upaya melanjutkan rencana pemerintah yang sejak dulu belum efektif. Yaitu, terciptanya birokrasi yang akuntabel, produktif, profesional, dan bebas korupsi.
Minggu, 16 Mei 2010. Pk.13.00 WIB di kantor ICW, Kalibata.. penyidik Polri yang ada di KPK, secara prinsip pasti terpaut "loyalitas ganda". Di satu sisi mengabdi pada pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain rentan di intervensi institusi asalnya. Hal ini tentu saja, berakibat TERSANDERANYA KPK..Untuk mengkoreksi ini, KPK mutlak butuh PENYIDIK INDEPENDEN.
