Keputusan LPSK dan Komnas HAM
Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mulai menuai simpati. Dua komisi negara menyatakan siap pasang badan menjaga jenderal bintang tiga nonjob itu. Yakni, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Skandal tiket diplomat di Kementerian Luar Negeri memasuki babak baru. Kejaksaan Agung menyatakan tengah mengusut dugaan aliran dana hasil patgulipat tiket diplomat ke bekas Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan istrinya, Denok Wahyudi.
“Penyelidikan masih dilakukan,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy kepada Tempo, Jumat lalu.
Sial betul jenderal polisi bintang tiga itu. Upayanya membongkar skandal di institusi kepolisian dihadang badai besar. Kalau Sri Mulyani ”dibuang” dengan bungkus puja-puji, tidak demikian dengan Susno Duadji.
Hari ini, niat membersihkan institusi kepolisian yang dicintainya dihadang ruang tahanan dingin di Markas Brimob Kelapa Dua. Ia dijadikan tersangka dan ditahan dengan tuduhan suap. Sementara skandal para jenderal yang dibongkarnya seperti tak tersentuh.
Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani melakukan terobosan dalam melaksanakan proses seleksi. Cara tradisional, menunggu orang mendaftar, harus dikombinasikan dengan ”jemput bola” bagi calon yang dinilai layak menjadi komisioner KPK.
Komisi Kejaksaan perlu dibenahi. Salah satunya diisi dengan komisioner yang bagus untuk meningkatkan kualitas komisi.
Saran itu disampaikan Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Asep Rahmat Fajar menyikapi proses seleksi calon anggota Komisi Kejaksaan periode 2010-2014 yang sedang berlangsung. ”Selain itu, sebaiknya Komisi Kejaksaan memiliki kesekjenan tersendiri, bukan pegawai kejaksaan,” ujar Asep di Jakarta, Minggu (23/5).
Dalam Komisi Kejaksaan periode 2006-2010, sebagian anggota staf sekretariatnya merupakan pegawai Kejaksaan.
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hari ini (24/5) akan menyelenggarakan sidang praperadilan atas gugatan yang diajukan oleh Komjen Susno Duadji. Sidang dilaksanakan secara terbuka mulai pukul 10.00. Dalam gugatannya, Susno mempertanyakan keabsahan penangkapan dan penahanan dirinya oleh Mabes Polri pada 10 Mei lalu.
''Materi gugatan (sidang praperadilan) terkait soal penahanan. Belum masuk ke inti kasusnya,'' ujar salah seorang pengacara Susno, Muhammad Assegaf, kemarin (23/5).
Dianggap Beri Kesaksian Palsu dalam Sidang
Posisi Jhonny Allen makin tersudut dengan munculnya saksi kunci kasus korupsi dana stimulus fiskal Risco Pesiwarissa. Mantan ajudan Jhonny itu membeberkan sejumlah bukti terkait pemberian dana Rp 1 miliar kepada Jhonny.
Selain Risco, tiga terpidana Hontjo Kurniawan, Abdul Hadi Jamal, dan Darmawati Dareho mengancam akan melaporkan Jhonny atas tuduhan kesaksian palsu.
Kuasa hukum tiga terpidana, Andar Situmorang, menyatakan bahwa kesaksian mantan atasan kliennya itu nyata-nyata palsu.
Klien-klien Gayus Tambunan yang diduga terlibat dalam kasus sindikasi mafia pajak bakal tidak bisa tidur nyenyak. Sebab, dari hasil pemeriksaan beberapa (perusahaan) kolega Gayus, mereka diancam delik pidana penyuapan. Mereka diduga menyetorkan dana ''gelap'' ke rekening Gayus dan terancam menjadi tersangka.
''Kalau dalam proses pembayaran pajak ada manipulasi, itu bisa penyuapan dan bisa dijerat pidana korupsi. Sebab, saat itu Gayus adalah aparat negara,'' ujar Dr Chairul Huda, staf ahli Kapolri bidang hukum pidana, kepada Jawa Pos di Jakarta kemarin (22/5).
Komisi Yudisial (KY) menilai Mahkamah Agung (MA) menghalangi pemeriksaan majelis hakim peninjauan kembali (PK) yang mengurangi hukuman terpidana kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin. Indikasinya, MA tidak menggubris permintaan KY untuk mengirimkan salinan putusan.
Ketua KY Busyro Muqoddas mengungkapkan, KY telah meminta salinan putusan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pengadilan menyatakan belum menerima salinan putusan dari MA. ''Sampai sekarang, kami belum menerima salinan putusan. Padahal, kasus itu disidangkan sejak April lalu,'' terangnya.
Anggodo Widjojo kembali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status mediator pemberi suap, yakni Ari Muladi, sebagai tersangka. Sebab, sejumlah fakta hukum menguatkan peran Ari Muladi bersama pejabat KPK berinisial AR sebagai inisiator suap kepada pimpinan KPK.
