Usulan pemberian dana alokasi pembangunan daerah pemilihan atau dapil sebesar Rp 15 miliar per anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan kepentingan partai politik besar. Partai politik besar akan dengan mudah menguatkan citra, bahkan menambah dukungan, melalui pemberian dana alokasi pembangunan tersebut.

Pendapat itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Syarifuddin Sudding, Minggu (6/6). ”Saya kira itu (usulan dana alokasi daerah pemilihan) adalah kepentingan partai-partai besar,” katanya.

Keberadaan mafia hukum di Indonesia saat ini masih sulit diberangus karena reformasi institusi belum tercipta, terutama di tubuh Kejaksaan dan Polri. Oleh karena itu, para mafia ini tetap bisa lepas dari jeratan hukum.

Ketua DPRD Jawa Timur (2004-2009) Fathorrasyid dijatuhi hukuman penjara enam tahun oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat atau P2SEM sebesar Rp 5,8 miliar.

Jajak Pendapat "Kompas"

Setelah kasus pidana yang menyeret mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya, publik sangat berharap jajaran pimpinan di KPK pada masa mendatang diisi oleh sosok yang memiliki integritas moral tinggi.

Pro dan kontra dalam memaknai usulan pengalokasian dana APBN 2011 untuk program percepatan pembangunan daerah pemilihan sebesar Rp 8,4 triliun atau tiap anggota DPR (560 orang) Rp 15 miliar dinilai sarat dengan nuansa politis karena anggota DPR ikut mengimplementasikan kebijakan publiknya.

Hal ini jelas bertentangan dengan fungsi legislatif yang tugasnya membuat undang-undang (UU), menyusun anggaran, dan melakukan pengawasan. Adapun tugas eksekutif mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Putusan banding atas praperadilan surat ketetapan penghentian penuntutan kasus Bibit-Chandra telah dikeluarkan. Hasilnya, meneguhkan putusan PN Jaksel yang membatalkan SKPP kasus Bibit-Chandra. Dapat dikatakan, Anggodo menang lagi (Kompas, 4/6)!

Sepertinya, gugatan bagi anggota DPR yang tidak peduli dengan aspirasi rakyat segera akan terjawab. Jalan pintas yang dipilih untuk menjawab gugatan tersebut: APBN akan menyediakan dana segar bagi setiap anggota DPR untuk memenuhi aspirasi warga di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR. Tak saja wah dari segi jumlah, tetapi juga dari segi nama, yaitu ”dana aspirasi”.

Mantan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, Edi Warlis, Jumat (4/6), divonis hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam perkara tindak pidana korupsi proyek Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Dusun Tangah, Kabupaten Solok Selatan dan Padang Hilalang, Kabupaten Dhamasraya Tahun 2006. Vonis itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum selama enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Penyelesaian kasus dua wakil ketua KPK Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah kini berada di tangan Kejaksaan Agung. Namun, institusi penuntutan itu, tampaknya, masih membutuhkan waktu untuk menentukan sikap atas putusan banding yang menyatakan tidak sah SKPP Bibit-Chandra.

Polri Janji Usut Semua Penyogok Pajak

Nama perusahaan kelompok Bakrie ternyata disebut Gayus Tambunan sejak masih berada di Singapura. Pecatan pegawai negeri sipil Ditjen Pajak golongan III A itu telah menyampaikannya kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang menjemputnya di negeri jiran tersebut.

''Informasi tentang perusahaan Bakrie itu dikatakan Gayus kepada saya dan Bang Ota (Mas Achmad Santosa, anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Red) saat kami menjemput ke Singapura,'' kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana di kantornya kemarin (4/6).