Dewan Pers menilainya sebagai kemunduran.
Markas Besar Kepolisian RI diminta mengadukan soal laporan terbaru majalah Tempo kepada Dewan Pers. Demikian pernyataan anggota Dewan Pers,Uni Z. Lubis, menanggapi rencana polisi untuk menggugat majalah Tempo. Uni menyayangkan sikap Polri yang akan menggugat Tempo dalam kaitan dengan berita itu.
Koran Tempo akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengumuman pengadaan barang dan jasa pemerintah di surat kabar nasional untuk periode 10 Juli 2010 hingga 9 Juli 2011.
Koran ini mengungguli penawaran yang diajukan Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam proses lelang yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Bekas Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika Yohanes Waworuntu mengaku bahwa keuntungan perusahaan mengalir ke Grup Media Nusantara Citra (MNC) milik Harry Tanoesoedibjo. Semua uang tersebut ditarik oleh PT Bhakti Investama antara lain untuk kegiatan operasional perusahaan.
"Dana tersebut juga dipinjamkan kepada Adam Air, membeli tanah di Thamrin dan apartemen dua lantai di Four Seasons," katanya di sela pemeriksaan di Kejaksaan Agung kemarin.
Tersangka baru kasus suap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat terus bertambah. Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan auditor BPK Jawa Barat berinisial EH sebagai tersangka. "Suap dari pejabat pemerintah Kota Bekasi diduga mengalir ke yang bersangkutan," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.
EH diperiksa oleh KPK sejak kemarin siang. Hingga sore, pemeriksaan belum usai. "Saya belum tahu apakah akan ditahan atau tidak," kata Johan.
"Baik-buruk Polri itu tanggung jawab Presiden".
Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Dewan Kehormatan Polri untuk menyelidiki kebenaran laporan dan pemberitaan mengenai rekening- rekening mencurigakan para perwira tinggi kepolisian.“Masalah rekening ini sudah lama dibuka ke publik oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Susno Duadji,” kata Benny saat dihubungi tadi malam.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan, kekayaan berlimpah sejumlah petinggi Kepolisian RI sebagian besar merupakan hasil pertemanan para perwira dengan pengusaha. “Termasuk dengan pengusaha bermasalah,” kata Neta kepada Tempo kemarin.
Neta menyebutnya sebagai pertemanan destruktif polisi dengan pengusaha.Pertemanan itu bertujuan melancarkan usaha atau menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha.“Jadi, semacam beking,” ujarnya.
Berbeda dengan para jenderal di Markas Besar Kepolisian, kalangan polisi biasa—bukan yang berpangkat jenderal—yang ditemui di beberapa daerah menyampaikan tanggapan berbeda terhadap pemberitaan mengenai rekening gendut para perwira yang ditulis majalah Tempo pekan ini. Mereka justru menyambut baik diungkapnya berbagai transaksi mencurigakan di rekening para jenderal itu.
Kepala Kepolisian RI pertama dan terlama sepanjang sejarah Polri, RS Soekanto Tjokrodiatmodjo, memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia selama 14 tahun (1945-1959). Soekanto dikenal sebagai pembangun struktur dan fundamen serta peletak batu persatuan bagi Kepolisian RI.
Di awal kepemimpinannya, ia dihadapkan pada tugas utama mengubah jiwa polisi kolonial menjadi polisi RI. Pada masa perubahan dari RIS ke RI tahun 1950, kepemimpinannya teruji kembali dalam menyatukan polisi eks wilayah pendudukan Belanda dan polisi di wilayah RI.
Pemeriksaan Bos Rekanan Kemenkum dan HAM
Penyidikan dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan tersangka mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo terus berlanjut. Tim penyidik Kejaksaan Agung kemarin (30/6) memeriksa Dirut PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Yohanes Waworuntu. PT SRD merupakan rekanan Kemenkum dan HAM dalam proyek Sisminbakum.
Setelah Geledah Kantor Dirjen Listrik
Meski menetapkan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Jacobus Purwono sebagai tersangka kasus korupsi, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memeriksa pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerel (ESDM) itu. Alasannya, KPK masih mempelajari hasil penggeledahan di kantor Purwono pada Selasa lalu (29/6).
