Baru Satu Yang Lengkap, Tiga di Tangan Penyidik Ditjen Pajak

Penyelesaian kasus pajak PT Asian Agri belum lancar. Di antara empat berkas perkara yang diprioritaskan segera maju ke pengadilan, baru satu berkas yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Untuk tiga berkas lainnya, Kejagung masih menunggu penyidik Ditjen Pajak.

''Akan kami tanyakan lagi karena ada tiga lagi yang rencananya dilimpahkan,'' kata Wakil Jaksa Agung Darmono kemarin (21/8).

Hakim MK Kritik Keras Langkah Menkum HAM

Kebijakan pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat (PB) kepada para koruptor terus menuai kecaman. Hakim konstitusi (Mahkamah Konstitusi) Akil Mochtar menilai pemerintah tak memiliki kriteria jelas.

''Jangan itu diberikan sebagai hadiah yang dibagikan secara royal kepada semua terpidana. Harus ada syarat ketat yang berlandasan kriteria tertentu,'' katanya kemarin.

Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diungkap ke publik akan keberadaan rekening gendut sejumlah petinggi Polri tidak menemukan penyelesaian apa pun.

Klarifikasi yang disampaikan ke hadapan publik (16/7/2010) seolah-olah menjadi penyelesaian dan pembenaran sepihak Polri akan keberadaan rekening tersebut. Hasil ini dianggap final oleh Kapolri dan tidak akan berlanjut ke arah penyelidikan.

Sejarah korupsi dan kolusi penguasa-pengusaha di Indonesia rupanya telah berlangsung sejak sebelum berdirinya Republik Indonesia 65 tahun lalu.

Sesudah kemerdekaan, hanya berganti aktor saja. Dari bentang kekuasaan politik ini muncul sejumlah kelompok yang di dalamnya berlangsung praktik penimbunan korupsi.

Pemerintah masih setengah hati dalam upaya pemberantasan korupsi. Buktinya, beberapa terpidana kasus korupsi mendapat remisi dalam rangka HUT ke-65 Republik Indonesia.

Beberapa koruptor yang mendapat remisi adalah Aulia Tantowi Pohan (korupsi aliran dana BI), mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro (terpidana korupsi APDB Kendal), dan Artalyta Suryani (terpidana suap terhadap jaksa).

Seharusnya aparat penegak hukum mengejar rekaman pembicaraan itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepolisian menjelaskan kepada publik perihal keberadaan call data record (CDR) atau rekam data transaksi komunikasi Ary Muladi dengan Ade Rahardja dalam kasus upaya penyuapan terhadap pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Semua itu harus bisa dijelaskan kepada publik secara transparan dan akuntabel,” kata juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di kantor Presiden kemarin.

Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Halomoan Tambunan, sudah lengkap atau P-21. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap menyatakan perkara ini siap disidangkan di pengadilan.

"Tersangka Gayus Halomoan Tambunan disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 atau Pasal 56 KUHP," kata Babul kemarin.

Hingga kemarin masih ada 19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang belum melaporkan harta dan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari nama-nama yang belum setor, terdapat sejumlah politikus muda dari berbagai fraksi di DPR.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan dari 560 anggota DPR, 96,61 persen sudah melaporkan kekayaannya. Di Dewan Perwakilan Rakyat, tinggal 19 orang belum menyerahkan data hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa fatwa larangan mensalatkan jasad koruptor sebenarnya tak berlaku bagi semua muslim. Larangan tersebut hanya berlaku bagi pemimpin agama, yakni ulama dan kiai. "Para ulama sebaiknya tidak ikut. Cukup keluarganya saja," kata Sekretaris Jenderal Katib Aam Nahdlatul Ulama Malik Madani kepada Tempo kemarin.

Menurut Malik, di kalangan Nahdlatul Ulama, larangan mensalatkan koruptor oleh kiai telah menjadi keputusan musyawarah nasional. Tujuannya, kata dia, sebagai sanksi sosial bagi keluarga almarhum, yang dianggap melakukan pidana berat.

"Jika grasi sangat mudah diberikan, efek jera tak akan muncul."

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah memperbaiki aturan pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengungkapkan hal itu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Syaukani, terpidana kasus korupsi di Kalimantan Timur. Apalagi pengurangan pidana bagi Syaukani terhitung besar, yakni menjadi tiga tahun dari enam tahun penjara.