Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin membuka Forum Demokrasi Bali III di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa demokrasi dapat menutup celah korupsi.

"Demokrasi tak memberi peluang bagi praktek korupsi yang menyengsarakan rakyat," katanya. Kemarin bertepatan dengan Hari Antikorupsi se-Dunia.

Menurut dia, demokrasi dapat menciptakan perdamaian dan stabilitas bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demokrasi tak bisa dipaksakan dari luar. "Demokrasi harus ditumbuhkan dari dalam masyarakat sendiri."

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap mengatakan Kejaksaan belum bisa memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan jaksa bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Babul, stok jaksa di Kejaksaan sendiri masih pas-pasan. “Yang di sini (Kejaksaan) saja kurang,” kata Babul di kantornya kemarin.

Untuk memenuhi kekurangan jaksa di Kejaksaan Agung, kata dia, pihaknya telah menarik 113 jaksa dari sejumlah kejaksaan negeri. “Itu berarti di sana (kejaksaan negeri) kosong. Itu butuh tambahan jaksa juga,” ujarnya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kemarin akhirnya memeriksa Bupati Subang Eep Hidayat berkaitan dengan dugaan korupsi upah pungut. Namun jaksa tak bisa melanjutkan penyidikan karena Eep tak kooperatif. "Karena dari 20 pertanyaan yang akan kami ajukan, hanya 4 pertanyaan yang dijawab," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sugiyanto di kantornya kemarin.

Direktorat Jenderal Pajak siap memasok data.
Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat memburu bukti-bukti suap yang diduga diterima oleh Gayus Halomoan P. Tambunan. Bukti-bukti dugaan suap yang akan ditelisik itu berasal dari tiga perusahaan dengan nilai Rp 28 miliar.

Setelah tim investigasi menyatakan gagal membuktikan ada hakim Mahkamah Konstitusi yang memeras dan menerima suap, Ketua MK Mahfud Md. mengurungkan niatnya meletakkan jabatan. "Pernyataan saya akan mundur bila tim melihat ada 1 dari 3 kasus ini yang berhubungan dengan hakim sekarang jadi bubur," kata Mahfud setelah mendengarkan pemaparan hasil tim investigasi di MK kemarin.

"Panitera tidak punya akses ke hakim."

Tim investigasi yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan suap dan pemerasan di Mahkamah Konstitusi gagal membuktikan adanya aliran dana Rp 1 miliar ke hakim. Tapi tim yang dipimpin pengacara Refly Harun ini mengungkap dugaan keterlibatan anggota keluarga hakim dalam sebuah kasus sengketa bupati.

"Kami ingin tangani semua kasus korupsi."

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki catatan korupsi terbesar di Indonesia. "Salah satu penyebabnya adalah monopoli kekuasaan di pemerintahan dan rendahnya pengawasan penggunaan dana APBD," kata Koordinator ICW Ade Irawan di sela seminar antikorupsi di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengusut kasus suap dan pemerasan di Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan hakim mahkamah itu. "Bila laporannya ada, tentu akan ditangani," ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta kemarin.

Malang Corruption Watch mencatat, hanya 30 persen perkara atau enam dari 20 kasus tindak pidana di tiga wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu (Malang Raya) berlanjut ke sidang pengadilan. Sisanya hingga kini belum ada kejelasan soal kelanjutan pemeriksaannya.

Hal itu terungkap dari penjelasan Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Zia Ul Haq, Kamis (9/12) di Malang, dalam rangka mengevaluasi kasus-kasus korupsi pada tahun 2010 dan menyambut Hari Antikorupsi pada 9 Desember.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah mengusulkan nama pejabat bupati Jember kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Langkah ini menindaklanjuti pengajuan kasasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke Mahkamah Agung terkait dengan vonis bebas Bupati (nonaktif) Jember MZA Djalal.

”Saya mengirimkan surat pengusulan pejabat bupati Jember ke Mendagri pekan lalu. Jaksa penuntut umum masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga tidak mungkin dalam waktu dekat status penonaktifan Bupati Jember dicabut,” kata Soekarwo, Kamis (9/12) di Surabaya.