Kejaksaan Agung menetapkan mantan Bupati Indramayu, Irianto M.S. Syafiuddin alias Yance, sebagai tersangka perkara pembebasan tanah untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Indramayu tahun anggaran 2006. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, Irianto dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“Penetapan Irianto sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara atas nama tersangka Agung Rijoto dan kawan-kawan,” ujar Babul di kantornya kemarin.

"Mereka menembak dengan peluru hampa."

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang , yang mengadili kasus korupsi dengan terdakwa Bupati Lampung Timur Satono, menolak dakwaan jaksa terhadap terdakwa. Hakim menilai dakwaan jaksa kabur dan tidak memenuhi asas legalitas. "Untuk itu kami memutuskan menolak dakwaan jaksa dan batal demi hukum," kata Robert Simorangkir, ketua majelis hakim, dalam sidang pembacaan putusan sela kasus tersebut kemarin.

Presiden meminta pengusutan tuntas.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, mengatakan kepergian Gayus ke luar negeri kemungkinan besar bertujuan menyelamatkan asetnya. "Saya menduga itu terkait aset yang dia punya," ujar Denny seusai rapat kabinet terbatas di kantor Presiden kemarin.

Menurut Denny, motif itu merupakan yang paling logis. "Hukum itu logis, rasional," ujar Denny, yang juga Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Jaksa penuntut umum kasus penyuapan dengan terdakwa Gayus H. Tambunan menilai, informasi tentang praktek mafia yang disampaikan Gayus kepada penyidik bukanlah prestasi yang patut diperhitungkan.

"Itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, terlebih terdakwa merupakan abdi negara," kata jaksa Rhein Singal saat membacakan replik di Pengadilan Negeri Jakarta kemarin.

Mantan pegawai pajak yang menjadi terdakwa korupsi dan pemberian keterangan palsu, Gayus HP Tambunan, Rabu (5/1), tidak menyangkal soal paspor atas nama Sony Laksono yang fotonya mirip dengannya. Namun, ia juga tak membenarkan paspor itu sebagai miliknya. Ia justru mempersoalkan kenapa salinan paspor milik Sony Laksono muncul di akun jejaring sosial milik Denny Indrayana, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Kepolisian Resor Bojonegoro menetapkan dua tersangka penukaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, Jawa Timur. Keduanya adalah Joni Feriangga alias Angga dan Widodo Priyono.

Angga diduga yang menawari Karni menggantikan Kasiem, terpidana penyelewengan pupuk, untuk mendekam di lembaga pemasyarakatan (LP) selama dua bulan dengan imbalan Rp 10 juta. Adapun Widodo Priyono adalah anggota staf Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang mengantarkan Karni ke LP.

Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyatakan, biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bukanlah penerimaan negara bukan pajak sehingga penerapannya tak bisa dikriminalisasi. Kalla menyatakan hal itu, Rabu (5/1) di Kejaksaan Agung, Jakarta, seusai diperiksa sebagai saksi yang meringankan untuk mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Jaksa Agung Basrief Arief berjanji untuk menambah personel jaksa untuk diperbantukan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, KPK memang meminta tambahan jaksa dari Kejaksaan Agung.

”Saya sudah menerima surat dari Ketua KPK terkait keinginan tambahan jaksa ataupun ada jaksa yang dimungkinkan dapat promosi. Itu sedang saya pelajari. Sepanjang tenaga jaksa di Kejagung memungkinkan, kami akan berikan dengan senang hati,” kata Basrief dalam konferensi pers di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1).

Kasus dugaan kepergian mantan pegawai pajak, yang kini menjadi terdakwa korupsi dan pemberian keterangan palsu, Gayus HP Tambunan ke luar negeri menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, Presiden memerintahkan dilakukan pengusutan tuntas terhadap kasus itu.

”Presiden menginstruksikan, usut sampai tuntas. Jika ada yang melanggar atau bertindak di luar aturan, ditindak,” kata Djoko, Rabu (5/1) di Jakarta.

Evaluasi berbagai pihak di dalam dan luar negeri menunjukkan, ada tiga masalah mendasar yang harus segera ditangani di Indonesia, yakni penegakan hukum yang belum berjalan baik, korupsi yang masih terjadi, serta birokrasi yang belum efektif. Pemerintah berupaya mengatasi ketiga persoalan itu dengan merancang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu saat membuka rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan, Rabu (5/1). Rapat dihadiri, antara lain, Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri.