Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Ranu Mihardja membacakan dakwaan, Senin (10/1). Ia turun langsung dalam sidang kasus dugaan korupsi. Sidang ini istimewa karena merupakan sidang perdana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah.

Sidang perdana itu mengadili perkara penggelapan sebuah mobil dinas milik Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan terdakwa Sekretaris BPPT Kota Semarang nonaktif A Zainuddin. Dalam perkara ini, kerugian negara diperkirakan Rp 150 juta.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menangkap tersangka DJ, yang diduga terlibat pembuatan paspor dengan nama Sony Laksono yang dipakai Gayus HP Tambunan ke luar negeri. DJ ditangkap pada Kamis (13/1) malam di Jakarta Timur. Ia diduga berperan sebagai penghubung antara tersangka A, yang ditangkap sebelumnya, dan tersangka lain berinisial J, yang diduga berperan sebagai pembuat identitas palsu pada buku dokumen paspor.

Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat yang dilengkapi fasilitas mewah masih menimbulkan pro dan kontra. Bahkan, pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie soal karyawan DPR yang perlu kolam renang di gedung senilai Rp 1,3 triliun itu ditolak.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menolak usulan Ketua DPR Marzuki Alie tentang adanya kolam renang di gedung tersebut. ”Saya tidak setuju adanya kolam renang, lebih baik didrop, meski yang menyampaikan Pak Marzuki,” kata Priyo, Jumat (14/1) di Jakarta.

Hanya dua pihak yang mengetahui detail pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah, yakni kepala sekolah dan Tuhan.

Demikian keluhan orangtua murid, guru, dan bahkan wakil kepala sekolah yang disampaikan kepada Indonesia Corruption Watch terkait dengan ketertutupan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah. Pertanyaan mengapa masih ada pungutan sekolah dan berapa anggaran pembelian buku pelajaran sering tidak terjawab.

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Gunawan Pranoto, mantan Direktur Utama PT Kimia Farma. Dengan demikian, terdakwa korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) itu tetap harus menjalani hukuman penjara 6 tahun seperti dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, negara dirugikan hingga Rp 91 miliar.

Bekas Bupati Sidoarjo Win Hendrarso diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi kas daerah Sidoarjo di Kejaksaan Negeri Sidoarjo kemarin. "Win diperiksa karena sebagai bupati yang memiliki otorita dan bertanggung jawab mengelola keuangan daerah," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Sidoarjo Sugeng Riyanta kemarin.

Pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam, dimulai pada pukul 10 pagi itu, Win disodorkan 30 pertanyaan oleh penyidik mengenai penyelewengan dana kas daerah. Selama diperiksa, istri dan anaknya mendampingi Win. Begitu juga empat pengacaranya.

Jaksa Agung Basrief Arief memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan memeriksa jaksa penuntut umum yang menangani Bahasjim Assifie, terdakwa kasus pencucian uang senilai Rp 64 miliar dan pemerasan Rp 1 miliar terhadap salah seorang wajib pajak. Perintah itu muncul setelah jaksa Fahrizal tiga kali menunda pembacaan tuntutan terhadap Bahasjim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menteri Keuangan siap menyerahkan data wajib pajak perusahaan Grup Bakrie.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan kasus Gayus Tambunan sudah dalam proses penyelidikan di lembaganya. Untuk itu, komisi antikorupsi pasti akan memanggil Gayus. Namun, ihwal waktunya, Busyro belum bisa memastikan. "Oh, jelas itu (Gayus dipanggil),” kata Busyro. “Itu sudah keputusan rapat pimpinan."

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan terbitnya paspor atas nama Sony Laksono, yang dipakai Gayus H. Tambunan untuk pelesir, adalah akibat kelalaian anak buahnya di Kantor Imigrasi Jakarta Timur. "Kelalaian itu persoalan administratif," kata Patrialis soal sanksi yang bakal dikenakan terhadap bawahannya di kantornya kemarin.

Kasus perambahan hutan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, terus bergulir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan memvonis warga negara Jerman, Frank Michael Schneider, dengan hukuman penjara 16 bulan dan denda Rp 150 juta.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengungkapkan ini di Jakarta, Kamis (13/1). Schneider adalah Presiden Direktur PT Sibuah Raya, perkebunan kelapa sawit, yang didakwa merambah hutan Register 40 seluas 262 hektar.