Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pernyataan Gayus Tambunan tentang keterlibatan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam kasus Gayus Tambunan.

Presiden juga meminta Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum mengklarifikasinya ke publik dalam batas waktu 1 x 24 jam. ”Terus terang, Presiden sangat terkejut karena Presiden tidak pernah mengetahui dan dilapori tentang apa yang disampaikan Gayus dalam konferensi pers tadi siang,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Rabu (19/1).

Seusai divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin, Gayus Tambunan kepada pers menumpahkan kekesalannya kepada para anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, seperti Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein. Gayus menuding Satgas telah memanfaatkan kasusnya untuk kepentingan politik.

Gayus juga menuding Satgas mengembuskan isu-isu yang tidak benar, seperti Gayus bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Bali dan seringnya Gayus pergi ke luar negeri.

Mengenai pernyataan Gayus terkait dengan Aburizal Bakrie ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa mengungkapkan, apa yang dinyatakan Gayus sesuai dengan keyakinan Aburizal Bakrie bahwa kebohongan yang didesain seperti apa pun pada suatu saat akan terbongkar. ”Pak Ical (sapaan Aburizal Bakrie) mengatakan, Gusti Allah ora sare (Tuhan tidak tidur). Kebenaran suatu saat pasti akan terungkap,” ujar Lalu Mara yang juga juru bicara Aburizal Bakrie.

Menurut Lalu Mara, Aburizal Bakrie juga menegaskan bahwa selama ini rupanya ada agenda yang begitu kuat dan bertujuan memfitnah serta menjatuhkan kredibilitas Aburizal Bakrie, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Agen CIA?
Gayus Tambunan dalam konferensi pers itu juga mengatakan, John Jerome Grice, warga negara asing yang diduga sebagai aktor di balik pembuatan paspor palsunya atas nama Sony Laksono, merupakan agen Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat (CIA). Tak hanya itu, Gayus juga menyebutkan segala aksi John diketahui dan direstui salah seorang anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. ”Berdasarkan cerita John Grice ke saya, John Grice adalah agen CIA dan semua kegiatannya diketahui dan direstui salah seorang anggota Satgas,” ujar Gayus.

Wakil Presiden Boediono pada Rabu sore memimpin rapat terbatas bersama unsur pimpinan lembaga penegak hukum, yakni Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Seusai rapat, Djoko Suyanto menyatakan bahwa rapat itu sama sekali tidak membahas Gayus.

Saat ditanya mengenai keterlibatan agen CIA yang disebut-sebut oleh Gayus, Djoko tidak memberikan tanggapan dan mempersilakan pers untuk menanyakan langsung kepada Gayus.

Hipmi mempertanyakan
Pada pukul 11.00, sebelum sidang vonis Gayus Tambunan, Wakil Presiden Boediono membuka Sidang Dewan Pleno II dan Musyawarah Nasional Khusus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Dalam laporannya, Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa menyatakan bahwa Hipmi menyambut baik upaya penyelesaian segera kasus Gayus Tambunan yang telah berlarut-larut, terutama terkait dengan penunjukan Boediono untuk membantu pengawasan dan koordinasi penuntasan kasus Gayus bersama dengan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. ”Kami berharap Wakil Presiden dapat segera menuntaskan isu itu berikut segala perkembangannya, sebagaimana yang diamanatkan dalam rapat kabinet terbatas beberapa hari lalu,” kata Erwin.

Menjawab hal itu, Boediono menjanjikan pengawasan dan koordinasi terhadap penuntasan kasus Gayus akan segera dijalankan. Hal itu karena penuntasan kasus Gayus juga akan memberikan kepastian hukum yang mendorong adanya perbaikan sistem perpajakan.

”Apa yang diimbau oleh Erwin untuk kasus perpajakan, itu segera akan kami lakukan,” ujar Boediono.

Menurut Boediono, kasus Gayus memberikan secara gamblang pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem perpajakan. ”Jangan sampai pejabat ataupun pelaku bisnis itu melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang seharusnya. Saya mengimbau para pengusaha jangan mau diimingi harus bayar pajak lebih murah dengan cara-cara yang tidak benar. Melihat kasus itu (Gayus), saya akan lebih banyak melihat ke depan,” kata Boediono.

Boediono menyatakan, imbauan dia agar mematuhi pajak berlaku bagi semua pejabat yang berwenang. ”Tidak boleh melakukan hal-hal itu lagi (kasus Gayus). Jika itu menjadi komitmen bersama untuk tidak dilakukan, kita bisa mempunyai sistem perpajakan yang lebih baik lagi,” ujar Boediono. (WHY/ATO/FAJ/HAR)
 

Sumber: Kompas, 20 Januari 2011