Hingga saat ini hanya ada 15 daerah di Indonesia yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ke-15 daerah itu terdiri atas kabupaten, kota, dan satu provinsi, yaitu Sulawesi Utara.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengatakan itu seusai rapat koordinasi kepala daerah se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (19/1). ”Daerah yang memperoleh WTP (wajar tanpa pengecualian) hanya 15 daerah,” ujarnya.

Pada acara ini dilakukan penandatanganan nota kesepahaman Pemerintah Provinsi Kalsel dan kabupaten/kota dengan BPKP, tentang pengembangan manajemen pemerintahan daerah.

Dalam penilaian BPK 2009 terdapat 315 daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 35 tidak wajar (TW). Di Kalsel ada dua daerah yang memperoleh predikat TW, yakni Kabupaten Barito Kuala dan Banjar. Sementara 12 kabupaten/kota dan provinsi mendapat WDP.

Mardiasmo menyebutkan, ada persoalan yang menyebabkan suatu daerah mendapat opini kurang. Persoalan itu umumnya menyangkut aset daerah yang belum beres, dari gedung sekolah, rumah dinas, hingga aset lainnya.

Masalah aset juga dikemukakan Bupati Tapin Idis N Halidi. Ia mengatakan, selain aset yang berdiri di atas lahan tidak bersertifikat, ada aset yang dibangun di atas tanah pinjaman. (wer)

Sumber: Kompas, 20 Januari 2011