Ketua Dewan Pembina dan Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan ratusan kader partainya di Puri Cikeas,Bogor,Jawa Barat, tadi malam.

Dalam pertemuan SBY meminta kader tetap kompak dan mengingat kembali apa yang mereka perjuangkan pada awal partai ini didirikan. ”Ketua Dewan Kehormatan mengajak kader-kader tetap berangkat dengan semangat kebersamaan dan ingat sejarah partai. Bapak mengatakan, ke depan tantangan kita menghadapi 2014 tidak ringan,karena itu kita harus kompak,” ujar juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul setelah pertemuan.

PARTAI Demokrat akhirnya mengambil keputusan terkait dengan posisi bendahara umumnya, M Nazaruddin. Dewan kehormatan mengumumkan pencopotan dari jabatan struktural kepengurusan DPP (SM, 23/05/11). Keputusan yang diambil oleh jajaran teras partai tersebut berbeda dari kasak-kusuk yang sebelumnya muncul di media. Awalnya, dewan kehormatan hanya mengajukan dua opsi: mundur atau dipecat. Keputusan pencopotan mengundang tanya, apakah partai takut terhadap Nasruddin? Jika takut, apa penyebabnya?

DARI catatan sejarah, kita membaca proses berdirinya Budi Utomo (Boedi Oetomo) sangatlah sederhana. Deklarasinya tahun 1908 jauh dari hiruk-pikuk kemewahan, dukungan, spanduk, ataupun baliho. Organisasi itu lahir dari pertemuan dan diskusi di perpustakaan Stovia (sekolah kedokteran pada zaman kolonial) oleh beberapa mahasiswa, antara lain Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman.

Pembatalan pembangunan gedung DPR harus diputuskan secara resmi melalui rapat paripurna. Pembatalan tidak cukup hanya dinyatakan oleh pimpinan DPR, karena hal tersebut membuka celah kecurigaan dari publik bahwa pembatalan ini hanya abal-abal saja.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan pencabutan paspor atas nama tersangka Nunun Nurbaeti Daradjatun. Pasalnya, KPK menilai pencabutan paspor akan memudahkan dalam mendeteksi keberadaan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu.

Kepala Desa (Kades) Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Indra Wahyudi kembali mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Seharusnya Indra menjalani pemeriksaan pada Rabu (25/5), namun dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Ketua MK Merasa Tak Dilindungi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera memanggil mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Namun, pemanggilan itu tak terkait dengan dugaan gratifikasi sebagaimana dilaporkan Ketua Makamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, melainkan terkait kasus suap proyek wisma atlet.
”Sudah (diagendakan pemanggilan), tetapi belum dijadwalkan. Sementara terkait kasus sesmenpora,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (25/5), ketika ditanya dalam kasus mana Nazaruddin akan dipanggil.

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Andi Kosasih di tingkat kasasi. Andi yang terjerat dalam kasus Gayus Tambunan divonis 10 tahun penjara.

Sebelumnya di tingkat pertama, Andi divonis 6 tahun dan di tingkat banding divonis 8 tahun. ”Hukumannya diperberat menjadi 10 tahun,” kata Krisna Harahap, salah satu hakim perkara Andi Kosasih, ketika dikonfirmasi kemarin. Selain itu, Andi dikenai pidana denda sebesar Rp6 miliar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo atas dugaan korupsi pengadaan pesawat Merpati MA 60.

Pemeriksaan ini sebagai bentuk responsif lembaga penegak hukum itu atas dugaan adanya mark up saat pengadaan pesawat Merpati MA 60. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto menegaskan, pemeriksaan tersebut masih merupakan rangkaian penyelidikan sehingga penjelasan kasus tersebut menunggu hasil kesimpulan penyidik yang sudah mengumpulkan data dan keterangan.

Terdakwa kasus cek perjalanan Panda Nababan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan ucapannya menghadirkan Nunun Nurbaeti ke Indonesia untuk mengikuti persidangan.

Politikus senior PDIP itu juga berharap upaya menghadirkan Nunun tidak mengalami kendala seperti kasus Anggoro Widjaja yang hingga saat ini belum bisa dihadirkan atas kasus SKRT di Departemen Kehutanan. Untuk diketahui, Anggoro sudah sejak lama ditetapkan sebagai tersangka, tetapi keberadaan Anggoro hingga saat ini belum bisa diketahui KPK.