Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku pernah menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di dua perusahaan milik M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat, pada 2007-2008. Ia mengundurkan diri dari perusahaan itu, PT Panahatan dan PT Anugerah Nusantara, pada 2009.

"Dia sungkan karena memiliki saham tapi tak pernah menyetor modal maupun menyumbangkan tenaga," kata Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, mengutip pengakuan Anas, kemarin.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta pengurus Demokrat membentuk tim untuk menjemput M. Nazaruddin. Permintaan ini disampaikan Yudhoyono kepada Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dalam pertemuan di Cikeas, Sabtu malam lalu.

"Pak SBY meminta DPP proaktif dalam upaya membujuk Nazaruddin kembali ke Indonesia secara sukarela. Kalau perlu dibuat tim khusus untuk jemput dia," ujar Kastorius Sinaga, seorang pengurus Demokrat, kemarin.

Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dibuka hari ini di Sekretariat Pansel KPK di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK, Achmad Ubbe, menjelaskan, pendaftaran dibuka untuk 14 hari kerja. Informasi syarat pendaftaran dapat diakses melalui situs www.depkumham.go.id. “Pansel akan melakukan penilai administratif terhadap seluruh calon yang mendaftar dan nama yang lolos akan diumumkan ke publik,” kata Ubbe di Jakarta kemarin.

KETUA Biro Investigasi dan Analis Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Patra M Zen menegaskan, pengurus struktural Partai Demokrat (PD) akan mendorong agar kasus M Nazaruddin diusut secara hukum hingga tuntas.

“Kader maupun organisasi dalam struktur Partai Demokrat mendukung penuh dan memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap kader partai yang bermasalah, termasuk M Nazaruddin yang saat ini sedang disorot media,” ungkap Patra dalam siaran persnya di Jakarta kemarin.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menginstruksikan jajarannya untuk segera membawa pulang mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

“Saya telah meminta Kapolri, Menlu, Kepala BIN melalui upaya di institusinya masingmasing untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin di Indonesia,” ungkap Djoko Suyanto di Jakarta kemarin. Djoko mengatakan, Nazaruddin sudah harus dibawa ke Indonesia apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya.“ Namun, keselamatan Nazaruddin juga harus dijaga,” ucapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya menyelidiki kasus suap terkait pengadaan pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Seharus­nya, KPK  juga mene­lusuri potensi korupsi pembangunan wisma berkapasitas 1000 kamar tersebut.

”KPK juga harus fokus juga sama pengadaannya. Lah wong tujuannya suap buat memperoleh proyek. Masa proyeknya tidak diawasi sekalian,” ujar Peneliti Bidang Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun kemarin.

Masa jabatan Pimpinan KPK periode dua akan berakhir Desember tahun ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta empat wakil ketua yang ada sekarang, legawa tidak mencalonkan diri kembali agar tercipta kinerja KPK yang segar di periode berikutnya.

”Sebaiknya tidak ada yang maju lagi, kecuali Busyro Muqoddas yang memang seha­rusnya masa jabatannya 4 tahun,” tutur peneliti ICW Febri Diansyah Minggu (29/5/).

KEBERADAAN Partai Demokrat sebagai partai nomor satu di Indonesia ternyata bukan jaminan luput dari permasalahan. Justru sebaliknya, belakangan ini semakin kencang menerima terpaan, baik dari luar maupun internal partai.

KASUS dugaan suap terhadap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menjerat Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ternyata tidak hanya merontokkan citra partai berkuasa pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Siapa sangka kasus tersebut juga menyeret-nyeret lembaga lain, yakni Mahkamah Konstitusi, yang tak ada sangkut-pautnya dengan  proyek Wisma Atlet SEA Games yang diributkan. Padahal MK selama ini dikenal bagus reputasinya, bahkan belum lama ini mendapat predikat sebagai institusi terbaik se-Asia.

Kejaksaan Agung berencana memanggil sejumlah menteri yang  memutuskan pembelian pesawat MA-60 milik Merpati Nusantara Airlines. Pemanggilan itu untuk memperjelas dugaan penggelembungan dana (mark up) dan tindak pidana korupsi dalam pembelian pesawat buatan Xian Aircraft Company China tersebut.

“Secara pasti, siapa yang dipanggil tergantung Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus),” kata Wakil Jaksa Agung, Darmono, di kantornya, Jumat (27/5).