Sejumlah guru yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Kamis (30/7/2011), menyambangi Komisi X DPR RI di Kompleks Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Para guru ini meminta DPR mendesak pemerintah menghentikan diskriminasi terhadap organisasi guru. Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan, selama ini organisasi guru yang ada telah menjadi obyek politisasi penguasa.
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menerima rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait mekanisme penyaluran Dana Operasional Sekolah (BOS). Kemendiknas masih terus mengevaluasi berdasarkan kajian tim internal dan rekomendasi dari pihal luar.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan tim gabungan terus memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan terpidana kasus mafia pajak, Gayus H. Tambunan.
"Tim gabungan sedang memeriksa tiga batch. Batch I dan II terdiri atas 20 dokumen, dan batch III ada 67 dokumen," kata Sonny di kantor Kementerian Keuangan, Selasa lalu.
Dari 40 dokumen di dalam batch I dan II terdapat 16 dokumen yang berpotensi merugikan negara. Sebanyak 12 dokumen pertama menghasilkan 18 putusan pengadilan, dan 4 dokumen lainnya menghasilkan 6 putusan.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa melakukan pemutihan piutang pajak. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menyoroti pencadangan piutang pajak kedaluwarsa senilai Rp 9,45 triliun.
"Kami sudah merekomendasikan Kementerian Keuangan agar mengkajinya dan melakukan audit secara intensif sebelum diputihkan," kata Haryono di kantornya Selasa lalu. KPK juga meminta Direktorat Jenderal Pajak lebih serius melakukan upaya penagihan.
Meski mengklaim telah melakukan berbagai upaya, namun kepolisian tidak bisa mengelak bahwa praktik pungutan liar (pungli) oleh anggota polisi masih kerap terjadi. Hal ini dinilai mempengaruhi kinerja dan profesionalitas polisi dalam memerangi kejahatan korupsi.
Hal itu terungkap dalam diskusi antara Kapolda Jawa Tengah Irjen Erdawrd Aritonang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jateng, di Hotel Patra Semarang, Selasa (28/6).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan memperjelas status mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam dua kasus yang membelitnya. Dua kasus itu adalah dugaan suap Sesmenpora terkait pembangunan wisma atlet, dan kasus pengadaan sarana dan prasana di Kementerian Diknas.
Ketua DPR Marzuki Alie menuding adanya dugaan mark-up dalam pembangunan kantor baru anggota DPD seharga Rp 823 miliar.
DPD pun siap diperiksa KPK seputar proyek raksasa di 33 provinsi tersebut.
“DPD sudah sejak periode pertama ada MoU dengan KPK untuk memberikan masukan korupsi daerah dan bisa memantau prosesnya dipantau jadi tidak ada problem di situ sama sekali. Kalau KPK mau masuk kami persilakan,” ujar Wakil Ketua DPD, Laode Ida.
Diduga Korupsi Proyek Jalingkos
Bupati Tegal Agus Riyanto resmi ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Selasa (28/6). Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Widyopramono menegaskan, pihaknya sudah mempunyai bukti-bukti kuat sehingga cukup alasan untuk menahan tersangka.
Dalam hal penahanan, Kejati juga tidak akan pandang bulu menegakkan hukum meski saat ini posisi tersangka sebagai Bupati Tegal.
Koalisi Anti Calo Anggaran mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut indikasi praktik calo anggaran di DPR RI.
Koalisi yang terdiri dari Indonesia Bugdet Center (IBC), Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta, YLBHI, GPSP dan Aliansi Pembayar Pajak menyampaikan beberapa kejanggalan dalam penganggaran di DPR.
Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch (ICW)
Berbagai praktek korupsi yang menjerat politisi seperti kasus pembangunan wisma atlet Sea Games Palembang di Kemenpora, proyek di PMPTK Kemendiknas, alat kesehatan di Kemenkes, diduga merupakan bagian dari perburuan rente partai politik. Proyek-proyek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sasaran utama korupsi. Padahal partai telah mendapat subsidi dari APBN.
