Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis dua mantan pejabat Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara.
Menyusul riset mengenai aliran dana hibah dan bantuan sosial menjelang Pemilukada di Provinsi Banten, Rabu (28/9/2011), Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi penyaluran dana tersebut kepada Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Dugaan awal, nilai kerugian negara akibat penyelwengan dana hibah dan bansos pada tahun 2011 mencapai Rp 34,9 miliar.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan gugatan judicial review terhadap Pasal 36 UU Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (28/9). Pasal tentang aturan syarat ijin presiden untuk pemeriksaan kepala daerah itu menghambat proses penanganan kasus tindak pidana korupsi.
Selain menghambat penanganan perkara, aturan ini juga dinilai bertentangan dengan prinsip peradilan yang independen serta persamaan kedudukan di dalam hukum. "Pasal ini menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara," ujar anggota badan pekerja ICW, Emerson Yuntho.
Gayus Halomoan Tambunan, barangkali menjadi koruptor paling populer di Indonesia saat ini, setidaknya bagi para siswa SMK 25 Jakarta. Ketika wajah Gayus tidak nampak dalam daftar terpidana kasus korupsi yang dibuat ICW, sejumlah siswa ribut mempertanyakan dimana keberadaannya.
Press Release Indonesia Corruption Watch
Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 340 milyar untuk hibah dan Rp. 51 milyar untuk program bantuan sosial (bansos). Hibah disalurkan kepada 221 organisasi dan forum yang dibentuk masyarakat maupun instansi negara. sedangkan bansos disebarkan kepada 160 lembaga.
NEGARA RI ADALAH NEGARA HUKUM : BUKAN NEGARA IZIN
Pernyataan Pers
Praktek korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat .
Dalam pengadaan outsourcing roll out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Disjaya dan Tangerang, PT Netway Utama disebut sebagai rekanan melalui penunjukan langsung. Pasalnya, perusahaan tersebut sudah lama menjadi rekanan PLN.
Praktik dugaan jual-beli remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang, Kalimantan Barat diusut tuntas.
Mahkamah Agung (MA) diminta mengevaluasi Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, karena sering kali membebaskan terdakwa korupsi dalam proses persidangan.
Kejaksaan Agung dinilai tidak konsisten menyelidiki kasus permintaan PT Merpati Nusantara Airlines dalam penyewaan dua pesawat jet jenis Boeing 737 dari Thirstone Aircraft Leasing Group (TALG).
Kejagung sebenarnya telah dua kali menangani kasus tersebut, tetapi tidak ditemakan unsur pidana korupsi. Lawrence TP Siburian, kuasa hukum tersangka Hotasi Nababan,menilai Kejaksaan Agung tidak konsisten dalam penanganan kasus Merpati.
