Kinerja konsorsium asuransi paripurna tenaga kerja Indonesia harus diaudit oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena fungsinya mulai menyimpang. Kegiatan konsorsium perusahaan asuransi yang memungut premi Rp 400.000 per TKI itu juga mulai tidak relevan dengan kewajibannya memberikan perlindungan pra dan pascapenempatan TKI.
Ketidakjelasan kriteria politik uang merupakan salah satu penghambat penyelesaian indikasi politik uang pada masa kampanye. Akibatnya, pasangan calon presiden dan wapres beserta tim kampanye yang mengisi kampanye dengan menyerahkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat tidak dapat dikenai sanksi pelanggaran politik uang.
Kekuasaan memang menyilaukan. Untuk merebut kursi penguasa nomor satu di negeri ini, para calon presiden dan calon wakil presiden pun berlomba merebut hati rakyat Indonesia-yang hanya diingat setiap kali memasuki masa pemilu-dengan variasi cara. Mulai dari kampanye di terminal, pasar, pusat perdagangan, hingga para capres ini rela hadir di ajang anak muda, seperti tampil menyanyi di Akademi Fantasi Indonesia. Bak penyanyi profesional, mereka pun mendendangkan lagu sambil menebar senyum di sana sini.
Sebanyak 37 anggota DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara, sepakat mengembalikan dana pesangon yang sebelumnya telah mereka terima. Sikap itu diambil berkaitan dengan ditetapkannya status tersangka oleh kejaksaan kepada Bupati Konawe Lukman Abunawas yang diduga terlibat dalam kasus pemotongan anggaran sekitar 30 proyek pembangunan untuk pembayar pesangon Dewan.
Departemen Keuangan harus menjelaskan soal status aset PT Pertamina agar kontroversi menyangkut penjualan tanker Pertamina menjadi jelas. Secara prinsip hukum, aset Pertamina (termasuk tanker) merupakan aset dari Pertamina sebagai korporat yang sudah dipisahkan dari aset pemerintah secara umum.
SEBAGAI tema kampanye persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru paling mudah diucapkan dan paling mudah dijanjikan. Menjelang pemilihan presiden 5 Juli, masalah KKN adalah materi utama dan menjadi dagangan nomor satu para capres/cawapres memikat massanya.
Dana purna bakti menjadi Top Isu di TTS selama sepekan terakhir. Di mana dua-tiga atau lebih orang berkumpul di sana problem penghibaan dana purna bakti diperbincangkan.
Tetapi apa lacur, aturan tinggal aturan. Yang penting uangnya dibagi-bagi dulu, aturan soal belakangan, bisa diatur. Begitulah yang menimpa Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Penyimpangan di DPRD Sulsel diduga bukan hanya pada anggaran sebesar 18,23 miliar. Biaya perjalanan dinas dan anggaran rapat anggota Dewan ditengarai juga ikut ditilep.
Sebanyak 27 lembaga swadaya masyarakat (LSM) menerima bantuan dana dari UNDP (United Nations Development Programme) untuk sosialisasi pemilihan presiden (pilpres). Total dana yang diterima seluruhnya adalah 2,875 juta dollar AS atau sekitar Rp25 miliar.
