Mantan Wakil Direktur PT Bank Aspac Hendrawan Haryono, mulai Kamis (29/7) menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, menyusul eksekusi yang dilakukan kejaksaan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum Hendrawan empat tahun penjara.
- Kita menggarisbawahi ungkapan Rektor IAIN Walisongo Semarang, Prof Dr Abdul Djamil MA mengenai betapa suram penegakan hukum di Indonesia: seperti sarang laba-laba, yang hanya bisa menangkap serangga kecil, lalat, nyamuk, atau semut rangrang. Dengan spider web, mana mungkin bisa menangkap macan? Sinisme soal hukum itu mengemuka dalam acara pengukuhan guru besar Prof Dr Ahmad Rofiq MA, Rabu lalu. Lalu ke sisi kelemahan mana tamsil itu ditujukan bagi penegakan hukum kita? Jaring laba-laba menggambarkan suatu sistem yang lemah, yang dari sisi kemampuan -sebaik apa pun- memang hanya mampu menangkap yang bukan kategori kakap. Persoalannya, tentu, model seperti apa yang mampu menangkap macan?
Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan pengangkatan sembilan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor). Keputusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 111/M Tahun 2004, tertanggal 26 Juli 2004.
Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof Dr Indriyanto Seno Adji menilai, pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka kasus penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim oleh kejaksaan, dengan dasar Inpres Nomor 8 Tahun 2002 adalah tepat. Karena dalam konteks ini kejaksaan hanya melaksanakan kebijakan negara.
Setelah menetapkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabalong yang kini menjabat Wakil Bupati Tabalong Murhan Effendi sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri Tabalong, Kalimantan Selatan, akhirnya menyita mobil dan rumah tersangka. Murhan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 senilai Rp 1,3 miliar.
Beberapa pejabat teras di Sragen dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Sragen berkait soal dana pesangon anggota DPRD Rp 2,25 miliar. Namun, permintaan keterangan para pejabat itu dilakukan secara tertutup dan dilakukan menjelang sore di Kantor Kejari Jl Raya Sukowati Barat.
Polisi didesak segera menuntaskan dugaan kasus korupsi anggaran biaya lain-lain Rp 9,8 miliar yang dilakukan DPRD Solo. Tuntutan tersebut dilakukan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Forum Peduli Anggaran Kota Surakarta (FPAKS).
Ketua DPRD Kota Semarang Ismoyo Soebroto bersama wakilnya Hammas Ghanny, Kamis (29/7) mendapat giliran menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. Pemeriksaan ini terkait dugaan dobel anggaran DPRD yang tercantum di dalam APBD 2004 pada pos bantuan operasional khusus.
Klarifikasi pimpinan DPRD Kota Semarang, Kamis (29/7) kemarin, diwarnai pertanyaan tentang adanya surat Wali Kota H Sukawi Sutarip SH SE yang meminta kepada anggota Dewan agar mengembalikan dana bantuan operasional khusus itu.
Di Tengah Ancaman Demo dari Anggota DPRD
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon tampaknya bakal dibuat pusing dan serba salah terkait kasus APBD-gate. Di satu sisi didesak mahasiswa untuk segera melimpahkan berkas pemeriksaan tersangka ke pengadilan, sedangkan di sisi lain bila terjadi pelimpahan akan menuai protes dan perlawanan dari DPRD.
