Penyimpangan dan praktik korupsi oleh pejabat di Kota Bekasi telah terjadi sekian lama dan sulit diberantas. Bahkan memicu terjadinya pemerasan oleh para oknum, termasuk di antaranya para wartawan yang memeras pejabat dengan cara mengancam membeberkan daftar pelanggaran bila tidak dipenuhi keinginannya.
Mantan Bupati Bengkulu Selatan Drs Iskandar Z Dayok dan Sekda, Drs Bustami Syafri segera diadili di pengadilan negeri (PN) Kota Bengkulu dalam waktu, menyusul berkas perkara kedua tersangka akan dilimpahkan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu ke PN setempat Agustus ini.
Dalam rangka memaksimalkan pemberantasan korupsi, kepala negara atau presiden seharusnya bertangan besi dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi. Presiden harus mendesak jajaran kejaksaan, mulai dari Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri di daerah agar lebih tegas dan serius menangani kasus-kasus korupsi.
Para aktivis antikorupsi menggalang dukungan dari warga untuk mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus korupsi dana peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) DPRD Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), sebesar Rp 20,9 miliar dari Dana APBD antara tahun 1999-2002. Selain menggalang dukungan masyarakat, aktivis antikorupsi tersebut juga merapatkan barisan dengan membentuk Forum Ekstra Parlemen yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM di daerah ini, Minggu (1/8).
Di area komunitas perokok Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemarin pagi secara kebetulan saya bersua sobat lama, seorang praktisi hukum, asal Sragen Meski sudah lama bermukim di Jakarta dan bergabung dengan sebuah lembaga bantuan hukum ternama, dia senantiasa mengikuti perkembangan daerah asalnya. Sragen sekarang lagi heboh, ya? DPRD-nya diperkarakan ke kejaksaan soal dana purnabaktinya, ya?, katanya menanyakan, sembari menyedot rokoknya.
Lahirnya UU Penanaman Modal kini sedang ditunggu. Konon DPR akan mempercepat proses pembahasan sebelum habis masa kerjanya. Sangat ditunggu karena undang-undang ini diharapkan dapat memulihkan iklim investasi yang sekarang ini dianggap sudah sedemikian buruknya. Tanpa sebuah undang- undang investasi yang baru, Indonesia konon akan mengalami kekalahan dari China yang berhasil menyedot 50 persen dari investasi asing dunia.
Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan Kamar Sembiring, SH mengimbau Kejaksaan Tinggi Sumut segera memberikan petunjuk tindak lanjut terhadap dugaan kasus korupsi Rp 1,6 miliar yang diduga dilakukan mantan Kadis Pendapatan Tapanuli Selatan (Tapsel) Drs. Rahudman Harahap yang sekarang menjabat Sekda Kabupaten Tapsel serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berupa penyimpangan keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapsel tahun 2001-2002 sebesar Rp 25,6 miliar
Dua pasang capres-cawapres yang melaju ke pemilu presiden (pilpres) putaran kedua, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi, menyatakan siap untuk menghadapi audit investigasi terhadap dana kampanye yang digunakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi dana fasilitas rumah dinas DPRD Provinsi Banten sebesar Rp 10,5 miliar dalam APBD tahun 2003. Permintaan KPK itu tertuang dalam surat No.427/KPK/VII/2004 yang dikirim pada 27 Juli 2004.
Para aktivis Sidoarjo terus menggalang dukungan warga untuk mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus korupsi dana SDM DPRD senilai Rp 20,9 miliar.
