Antikorupsi.org, Jakarta, 20/01/16 - Anda & Bonita, grup duo asal Jakarta melakukan rekaman untuk video clip lagu berjudul “NN”. Rekaman penampilan mereka dibuat dalam rangka memperkenalkan lagu bertajuk antikorupsi itu ke masyarakat luas.
Bertempat di Abbe Studio, Rabu (20/01), duo-adik kakak tersebut membawakan lagu yang masuk di album kompilasi “Frekuensi Perangkap Tikus Vol. 2”. Album itu diinisiasi oleh Indonesia Corruption Watch untuk menyebar gagasan antikorupsi.
POKOK BERITA:
“Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Hentikan Kasus BW dan Samad: Semua Sudah Selesai!”
POKOK BERITA:
“Mengapa KPK Butuh Pengamanan Maksimal?”
POLITISI KORUP DAN OPERASI TANGKAP TANGAN
Lagi-lagi wakil rakyat terjerat kasus korupsi. Penangkapan Damayanti Wisnu Putranti, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (13/01) malam lalu akhirnya menambah panjang daftar wakil rakyat yang tersangkut dalam perkara korupsi.
POKOK BERITA:
“KPK Tunda Penahanan Choel Mallarangeng”
Antikorupsi.org, Jakarta, 18/01/16 - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terpilih harus memiliki lima kriteria khusus dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dinyatakan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).
Kriteria tersebut dianggap penting untuk menjawab kebutuhan dan tantangan kelembagaan ORI. Dalam konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Minggu (17/01), MP3 memaparkan kelima kriteria yang dibutuhkan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 18/01/16 – Ketidakhadiran Setya Novanto dalam pemanggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.
“Setya Novanto mempermalukan dirinya sendiri,” kata Donal. Padahal dia telah dipanggil Kejagung melalui cara yang patut. Dalam status sebagai saksi, semestinya tak ada yang harus dikhawatirkan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 15/12/16 – Penangkapan anggota DPR RI berinisial DWP dinilai dapat berimplikasi kepada pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK. Hal ini dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.
Potensi pelemahan terhadap KPK dapat terjadi mengingat DWP adalah kader PDI-P. PDI-P saat ini merupakan partai penguasa dan gencar mendukung Revisi UU KPK. “Upaya melemahkan KPK akan mudah dilakukan,” kata Donal.