Antikorupsi.org, Jakarta, 18/01/16 - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terpilih harus memiliki lima kriteria khusus dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dinyatakan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).

Kriteria tersebut dianggap penting untuk menjawab kebutuhan dan tantangan kelembagaan ORI. Dalam konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Minggu (17/01), MP3 memaparkan kelima kriteria yang dibutuhkan.

Antikorupsi.org, Jakarta, 18/01/16 – Ketidakhadiran Setya Novanto dalam pemanggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

“Setya Novanto mempermalukan dirinya sendiri,” kata Donal. Padahal dia telah dipanggil Kejagung melalui cara yang patut. Dalam status sebagai saksi, semestinya tak ada yang harus dikhawatirkan.

Antikorupsi.org, Jakarta, 15/12/16 – Penangkapan anggota DPR RI berinisial DWP dinilai dapat berimplikasi kepada pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK. Hal ini dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

Potensi pelemahan terhadap KPK dapat terjadi mengingat DWP adalah kader PDI-P. PDI-P saat ini merupakan partai penguasa dan gencar mendukung Revisi UU KPK. “Upaya melemahkan KPK akan mudah dilakukan,” kata Donal.

Antikorupsi.org, Jakarta, 15/1/16 – Semakin banyak anggota DPR yang menyalahgunakan kekuasaannya. Ini untuk menanggapi ditangkapnya anggota DPR RI berinisial DWP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan itu diucapkan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz. Sejauh ini telah banyak kasus korupsi yang menyangkut anggota DPR, penyalahgunaan kekuasaan kerap ditemukan, “Tapi mereka tak pernah jera,” kata Donal.

Antikorupsi.org, Jakarta, 14/01/16 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus lebih cermat dalam melakukan operasi tangkap tangan. Tersebarnya proses operasi dan identitas anggota DPR RI tidak seharusnya terjadi.

Hal itu dikatakan Lalola Easter, anggota Divisi Hukum & Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), “Ini harus dijadikan kritik terhadap KPK, bagaimanapun ia belum mendapat status hukum yang pasti,” katanya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 14/01/16 – Operasi tangkap tangan perdana di era pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat dijadikan jawaban atas keraguan publik. Hal itu diungkapkan anggota Divisi Hukum & Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter.

“Rasanya masih terlalu dini jika dijadikan satu-satunya parameter keberhasilan,” tutur Lalola. Pimpinan KPK tetap harus menunjukan pembuktian lain, “Masih ada hal lain seperti pembenahan internal atau bahkan mengungkap kasus yang lebih besar dari ini.”

POKOK BERITA:

“KPK Kembali Tangkap Tangan Anggota DPR”

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga yang mewakili rakyat sudah seharusnya kewenangan yang dimilikinya para anggotanya digunakan sebesar–besarnya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, kewenangan yang dimiliki oleh DPR seringkali disalahgunakan dan dan terjadi konflik kepentingan dari oknum anggota DPR untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Pimpinan KPK baru telah terpilih. Sebagian besar publik ragu, rekam jejak para pimpinan menjadi alasan.

Gedung itu berdiri kokoh. Warna merah putih yang mencolok segera menarik perhatian. Terhitung mulai Maret 2016, di gedung itulah para pimpinan KPK baru akan bekerja. Gedung yang berjarak tak begitu jauh dari gedung KPK sebelumnya itu diresmikan saat ulang tahun KPK yang ke- 12.

POKOK BERITA:

“Presiden Perkuat Komunikasi Pemerintah”