15 Feb
admin | 0 Comments
Guru Besar menolak Revisi UU KPK yang lemahkan KPK

Indonesia Corruption Watch mengumpulkan pendapat 8 Profesor/Guru Besar dari berbagai Universitas di Indonesia soal rencana DPR melakukan Revisi UU KPK. Pada intinya para narasumber menyatakan menolak Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan institusi KPK.

Kami telah mendapat izin dari para narasumber tersebut untuk menyebarkan ke media sosial dan atau apabila rekan-rekan jurnalis ingin mengutip pernyataan yang disampaikan untuk kepentingan pemberitaan.

Apabila membutuhkan keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi masing-masing narasumber.

15 Feb
admin | 0 Comments
Inisiatif Penguatan atau Pelemahan KPK?
Terkait political corruption, penegakan hukum atas masalah suap dan korupsi akan selalu menjadi bahasan dan ukuran untuk menentukan serius tidaknya suatu lembaga negara maupun lembaga penegak hukum dalam menangani korupsi. Korupsi sebagai penyakit sosial dapat dipastikan menjadi parameter ke depan terkait kebij akan negara dalam mengambil langkah perbaikan negara.
15 Feb
admin | 0 Comments
Perlawanan Terhadap KPK Telah Lama Dilakukan

Antikorupsi.org, Jakarta, (14/02/16) – Perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dimulai sejak komisi tersebut lahir. Hal itu diungkapkan oleh Praktisi Hukum Abdul Fickar Hadjar.

Menurutnya, perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran Komisi Antirasuah tersebut, “Seperti penyelenggara Negara, penegak hukum, dan swasta yang terkait keduanya,” terang Abdul Fickar dalam diskusi bertajuk “Revisi UU KPK: Teror Legislatif untuk Komisi Antikorupsi” di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (14/02/16).

12 Feb
admin | 0 Comments
Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 4-10 Februari 2016

Nasib KPK di tangan Presiden dan Ketua Umum Partai

Semangat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terbendung. Di tengah gelombang penolakan publik, Badan Legislasi sepakat usulan revisi dibawa ke paripurna untuk menjadi usul inisiatif DPR. Bahkan, panja revisi UU KPK telah dibentuk.

12 Feb
admin | 0 Comments
Romo Johanes Hariyanto: Mereka Adalah Orang Yang Paling Tidak Setia Terhadap Konstitusi

Antikorupsi.org, Jakarta, (12/02/16) - Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi polemik berkepanjangan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, upaya revisi telah dimulai sejak tahun 2010 hingga tahun 2014.

Sempat tertunda akibat tentangan berbagai pihak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memutuskan untuk membahas Revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Pembahasan telah dimulai sejak awal Februari lalu.

12 Feb
admin | 0 Comments
Siaran pers: Mediasi Sengketa Informasi Penanganan Perkara Korupsi antara ICW dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI

Press Release

Mediasi Sengketa Informasi Penanganan Perkara Korupsi antara ICW dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI

12 Feb
admin | 0 Comments
Buletin Anti-Korupsi: Update 12-2-2016

POKOK BERITA:


“Eks Plt Pimpinan KPK Sebut Revisi UU Melenceng dari Komitmen Awal”

11 Feb
admin | 0 Comments
Pernyataan Sikap: Koalisi Masyarakat Sipil NTB Melawan Korupsi "Menolak Revisi UU KPK"

Pernyataan Sikap

Koalisi Masyarakat Sipil NTB Melawan Korupsi

Menolak Revisi Undang-Undang KPK


11 Feb
admin | 0 Comments
UU KPK Belum Saatnya Direvisi
Antikorupsi.org, Jakarta, (11/02/16) - Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum saatnya direvisi.
11 Feb
admin | 0 Comments
Mabes Polri Penuhi Sebagian Permintaan ICW
Antikorupsi.org, Jakarta, (11/02/16) - Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) menyatakan akan penuhi permohonan informasi yang diminta Indonesia Corruption Watch (ICW).
 
Melalui proses mediasi di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), (11/02), Mabes Polri akan memenuhi permintaan informasi ICW terkait penanganan kasus korupsi.
Subscribe to Subscribe to