Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), tidak dapat melarang pungutan-pungutan yang diberlakukan pihak sekolah pada siswa, baik berupa biaya pendaftaran siswa baru (PSB) maupun iuran bulanan. Hal itu dikatakan Mendiknas, Bambang Sudibyo di Jakarta, kemarin.
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengajukan usulan biaya renovasi dan pemeliharaan rumah jabatan anggota Dewan sebesar Rp36 miliar. Namun, Rp10 miliar di antaranya diduga pembiayaan ganda.
Tiga mantan Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) kemarin ditahan di rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kredit macet PT Industri Baja Garuda (IBG) milik Paul Chandra Winarto senilai Rp 500 miliar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui penyelidikan dan penyidikan terhadap 10 pejabat negara yang diduga terlibat kasus korupsi.
Sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanggal 1 November 2004 berlaku, pemerintah kita mulai mengenal adanya peraturan perundang-undangan baru, disebut peraturan presiden.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau sendiri dituduh memboroskan uang negara dengan berjalan-jalan ke luar negeri. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo menilai, pemborosan lebih besar justru terjadi di eksekutif.
Persidangan kasus korupsi yang dituduhkan kepada Bupati Temangggung Totok Ari Prabowo mulai digelar hari ini. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Temanggung pukul 09.00 ini akan disiarkan dua stasiun teve swasta.
Tahun 2005 ini pemerintah berencana mengeluarkan single identification number (SIN) atau nomor sosial untuk setiap individu warga negara sebagai pelengkap kartu identitas penduduk. Dengan nomor tersebut, pemerintah dapat mengakses segala informasi berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas tiap individu.
Upaya Kejagung untuk membuka kasus korupsi yang pernah dihentikan, tampaknya, bukan omong kosong. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh membentuk tim ahli (task force) untuk mengkaji seluruh kasus yang pernah mendapat surat perintah penghentian penyidikan alias SP3 pada masa jaksa agung (Jakgung) terdahulu.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki punya analisis menarik soal gebrakan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto yang membuat kontrak kerja dengan seluruh Kapolda dalam memberantas judi, narkoba, dan illegal logging. Itu dilakukan karena Kapolri tahu persis bahwa banyak oknum polisi terlibat di dalamnya (baca beking, Red), ujar Teten. Salah satu cara membersihkan aparat kotor itu ya dengan kontrak kerja tadi, lanjutnya ketika ditemui di Kantor ICW, kawasan Kalibata, kemarin.
