Kejaksaan Tinggi Banten menyiapkan 10 jaksa untuk menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pandeglang atau perkara yang disebut kasus Karangsari. Tim jaksa penyidik kasus Karangsari, yang diketuai Asisten Pengawasan AK Basuni Masyarif itu akan memeriksa Bupati Pandeglang A Dimyati Natakusumah dan Wakil Bupati Mudjio A Satari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membikin terobosan mengejutkan. Lembaga yang dipimpin Taufiequrachman Ruki itu sejak kemarin memasang iklan lowongan kerja di media massa tentang perekrutan tenaga penyidik khusus untuk menangani tindak pidana korupsi.
Ungkapan good governance sering terdengar dan menjadi kelatahan perbincangan dalam politik.
Orang Indonesia yang mengikuti berita-berita dari media cetak atau elektronik pasti tahu bahwa korupsi itu tindakan mencuri.
Tidak peka! Itulah kira-kira rangkuman pendapat umum menyikapi rencana kenaikan tunjangan anggota DPR, yang hampir dua kali lipat dari sekarang.
Rencana perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPR untuk studi banding dicibir, dikritik, dan ditentang banyak kalangan. Ini bukan hal baru, sudah berulang kali dan mungkin akan terjadi lagi di masa datang jika tidak segera dilakukan reformasi internal DPR, baik dalam proses kerja maupun dalam semangat (spirit) para anggotanya.
Kendati sudah ditetapkan oleh Presiden tanggal 7 Juli lalu, sampai saat ini anggota Komisi Kejaksaan belum diperkenalkan secara resmi di lingkungan kejaksaan. Sejumlah staf Kejaksaan Agung yang ditanya perihal Komisi Kejaksaan mengaku tidak tahu siapa saja anggotanya.
Jika usul untuk menaikkan take home pay anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Rp 28,37 juta menjadi Rp 51,87 juta, untuk pimpinan dari Rp 40,1 juta menjadi Rp 82,1 juta dilanjutkan, maka itu merupakan bukti tertutupnya nurani dan tidak adanya rasa malu lagi di diri anggota Dewan. Padahal, tidak sedikit warga negara ini yang sedang bergelut dengan ketidakberdayaan karena kemiskinan, minimnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan.
Ketua Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandung membantah terjadinya penyimpangan keuangan di sekolah tersebut.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha meminta agar seluruh jajaran dinas di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengumumkan tender proyek. Hal itu mengingat anggaran tahun 2005 sudah berjalan tujuh bulan dan belum ada satu pun dinas yang mempublikasikan tender pengadaan barang atau jasa secara transparan.
