Antikorupsi.org, Jakarta, 22 Februari 2016 – Suara penolakan atas upaya Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kencang. Grup musik Slank turut menyuarakan penolakan upaya revisi tersebut.

Mereka menggelar konser kecil-kecilan di halaman depan gedung KPK, Senin, 22 Februari 2016. Dalam ucapannya sebelum tampil, Kaka, vokalis Slank mengatakan mendukung sepenuhnya KPK. “Kami ingin menegaskan, kami tetap support dan membela apa yang dikerjakan KPK,” katanya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 22 Februari 2016 – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan secara tegas untuk menolak Revisi UU KPK. Pernyataan itu disampaikan bersama para pimpinan KPK yang telah menyatakan penolakan serupa.

“Sekali lagi teman-teman, saya nyatakan, pegawai KPK Menolak Revisi Undang-Undang KPK,” lontar Ketua Wadah Pegawai KPK Faisal di halaman depan Gedung KPK, Senin 22 Februari 2016. Pernyataan sikap penolakan atas Revisi UU KPK ia bacakan dengan lantang di hadapan masyarakat pegiat antikorupsi, wartawan dan pegawai KPK lainnya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Februari 2016 – Sejumlah orang berkostum superhero menyuarakan penolakan atas upaya Revisi UU KPK. Mereka menganggap revisi tersebut akan memperlemah kinerja KPK.

Melalui aksi teatrikal di bundaran Hotel Indonesia saat Hari Bebas Kendaraan, Minggu, 22 Februari 2016, mereka berkeliling sembari membawa kertas besar bertuliskan “Superhero aja Tolak Revisi UU KPK”. Aksi itu mereka lakukan untuk mengajak masyarakat agar menolak Revisi UU KPK.

Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Februari 2016 - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan mundur dari jabatannya jika Revisi UU KPK disahkan.

"Kalau revisi jadi, saya pribadi bersedia mengundurkan diri," ujar Agus dalam diskusi bertema "Misi Kerukunan Agama Untuk Melawan Korupsi" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Minggu 21 Februari 2016.

Ia berharap langkah tersebut juga dilakukan oleh jajaran pimpinan KPK lainnya, "Harapan saya, yang lain juga sama," imbuhnya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Februari 2016 - Belasan tokoh agama berkumpul mendiskusikan situasi korupsi di Indonesia. Dalam diskusi tersebut, mereka turut membahas ihwal polemik Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dalam acara bertema "Misi Kerukunan Agama Untuk Melawan Korupsi" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Minggu 21 Februari 2016, mereka menyatakan kekhawatiran akan maraknya korupsi di Indonesia dan upaya pelemahan terhadap pemberantasannya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Februari 2016 – Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak hanya berdampak pada kerja institusi KPK. Revisi UU KPK dianggap turut mengancam pemberantasan korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam menyatakan, KPK selama ini cukup efektif dalam menangani perkara SDA. Di sektor kehutanan misalnya, terdapat sedikitnya tujuh perkara korupsi yang ditangani sejak KPK berdiri.

Antikorupsi.org, Jakarta, (19/02/2016) – Penolakan rencana Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) kembali menguat. Penolakan Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan institusi KPK juga muncul dari kalangan perguruan tinggi.

POKOK BERITA:

“Presiden Menjadi Benteng Terakhir”

Antikorupsi.org, Jakarta, (19/02/2016) – Sidang Sengketa Informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) di Komisi Informasi Pusat (KIP) ditunda hingga persidangan selanjutnya.

Penundaan disebabkan persoalan legal standing pada pihak Kejagung. Penerima kuasa dari pihak Kejagung dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menghadiri persidangan sengketa.

Atas itu Majelis Komisioner persidangan meminta Kejagung berkoordinasi secara internal kelembagaan mereka.