Menjelang Hari Adhyaksa Ke-45, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyiapkan strategi baru untuk memerangi koruptor. Jaksa Agung akan mencoba menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum terhadap pelaku korupsi yang mau bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar jaringan korupsi.
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai menyelidiki dugaan korupsi di Sekretariat Negara RI. Saat ini proses audit terhadap Setneg RI sedang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, yang diperkirakan selesai pertengahan Agustus 2005.
Faharani Suhaimi, broker proyek peralatan siaran Pemilu 2004 Radio Republik Indonesia, ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Senin (1/8). Dari tiga kontrak pengadaan, selain merugikan negara Rp 20 miliar dari total proyek Rp 45 miliar, ternyata juga ada dana yang diberikan rekanan ke RRI sebesar Rp 2 miliar.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Hasan Bisri, mengatakan, tindakan yang dilakukan auditor BPK Khairiansyah Salman bukan merupakan tindakan pribadi. Kata Hasan Bisri, selaku pimpinan Khairiansyah, dirinya selalu diberi tahu beberapa langkah yang akan dilakukan Khairiansyah.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Pataniari Siahaan (F-PDIP) menilai pemberitaan seputar studi banding Baleg ke Perancis dan Amerika Serikat tidak adil.
Nama Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki masuk daftar penerima hadiah Ramon Magsaysay Award tahun ini. Dia menerima penghargaan yang sering juga disebut Nobel Asia itu karena dinilai mempunyai keberanian dalam menentang korupsi di Indonesia.
Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) menemukan indikasi korupsi di Sekretariat Negara (Setneg). Indikasi itu diketahui setelah dilakukan penyelidikan selama dua bulan di lembaga pimpinan Yusril Ihza Mahendra tersebut. Akhir Agustus ini, penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan.
Laporan adanya rekening mencurigakan para perwira tinggi dan menengah Polri mulai diendus istana. Kemarin Presiden SBY memanggil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) Yunus Husein untuk mendengarkan langsung nama-nama polisi yang mempunyai rekening mencurigakan itu.
Korupsi bagian dari mata rantai krisis sosial, krisis ekonomi, dan krisis politik di Indonesia. Bahkan, korupsi bisa disebut sebagai salah satu faktor utama dari serentetan krisis tersebut. Periode pemerintahan-pemerintahan yang terus tergulir menggantikan Soeharto, ternyata belum mampu memberantas tindak pidana korupsi.