Sudihardjo, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Konstitusi, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penerimaan uang saat ia bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. Sudihardjo mengakui telah menerima dan telah mengembalikan uang itu ke KPU.
Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) yang mengatasnamakan Forum Komunikasi PNS Peduli Kendal (FKPPK) kemarin mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus menggelar aksi demonstrasi yang mendesak lembaga tersebut mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi di Kendal selama masa pemerintahan Bupati Hendy Boedoro.
Mantan Menperindag/Kabulog Rahardi Ramelan segera merasakan pengapnya sel Lapas Cipinang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan telah menyiapkan tim eksekutor untuk menjebloskan terpidana kasus korupsi dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 54,6 miliar itu.
Tuntutan publik agar pengusutan rekening tak wajar milik 15 perwira polisi dilakukan secara transparan direspons Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Aryanto Boedihardjo berjanji melaporkan hasil penyelidikannya seminggu sekali.
Direktur CV Budi Jaya, rekanan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam pengadaan alat pemancar siaran, Faharani Suhaimi, mengatakan pihaknya pernah dimintai uang sebesar Rp2 miliar oleh Direktur Administrasi dan Keuangan RRI Suratno. Pemberian itu dimaksudkan sebagai uang sumbangan.
Pengacara kasus korupsi menyambut positif tawaran hak oportunitas (pengampunan) jaksa agung. Mereka ingin memanfaatkannya, tapi menunggu aturan yang jelas.
Tim jaksa yang dipimpin oleh Tumpak Simanjuntak, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin, mendakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Sjamsuddin melakukan tindakan penyimpangan dana dan penyalahgunaan wewenang.
Mantan Wali Kota Padang Zuiyen Rais yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp8,4 miliar, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, kemarin.
Terkait dengan kasus penganiayaan dan korupsi dana pemilu.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang membahas rencana mengambil alih audit kasus korupsi di KPUD DKI. Itu penting dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi DKI dalam menangani kasus ini berjalan di tempat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga belum menyerahkan hasil auditnya meski sudah diminta dua kali. Kami sedang membahasnya untuk mengambil alih, ujar juru bicara BPKP Ratna Tianti, Senin (8/7).
