Mengingat pentingnya buku pelajaran, pemerintah melalui Kepmen 053/U/2001 tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang dasar dan menengah
mewajibkan sekolah memiliki buku pelajaran pokok dan ditunjang oleh buku pelajaran pelengkap, buku bacaan, serta buku referensi seperti kamus. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekolah diharuskan menyediakan sekurangkurangnya
satu buku di tiap-tiap pelajaran pokok untuk setiap siswa.

Berikut adalah daftar lembaga negara yang telah diaudit oleh BPK.

September 2005 lalu jaksa agung melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi III DPR RI. Beberapa temuan terakhir dari kinerja kejaksaan agung terekam di laporan ini.

Berikut data-data terakhir proses kasus korupsi di pengadilan.

Tiga pilar penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan hakim telah memiliki komisi pengawas, tinggal satu pilar penegak hukum lagi yakni advokat/pengacara yang belum memiliki komisi pengawas, tapi akan dibentuk dalam waktu dekat.

Selain terlapor Wakil Bupati (Wabup) M Irfan (ketua panitia penataan pasar), Bupati nonaktif Totok AP juga harus bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan pembangunan Pasar Wage Ngadirejo Temanggung tahun 2004 senilai Rp 8,1 miliar.

Dalam menghadapi Hari Raya Lebaran nanti, para penyelenggara negara mulai dari pemerintah pusat beserta jajarannya, anggota DPR/DPD/DPRD, duta besar, gubernur, bupati/walikota dan jajaran pejabat di lingkungannya, serta pejabat BUMN/BUMD beserta jajarannya, dilarang untuk menerima parsel.

Desakan masyarakat agar hakim yang dinilai bermasalah segera diperiksa Komisi Yudisial terus mengalir. Hakim yang mengadili kasus korupsi mantan Presiden Soeharto, yang membebaskan Akbar Tandjung dari kasus korupsi penyalahgunaan dana nonbudgeter Bulog, dan yang membebaskan Nurdin Halid juga dilaporkan ke Komisi Yudisial.

Mafia peradilan merambah semua lini sistem hukum kita, dari hulu hingga hilir, dari proses penyelidikan hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Proses peradilan yang singkat, cepat, berbiaya murah hanya menjadi mimpi.

Berita percaloan di dewan perwakilan rakyat negeri ini merebak ke permukaan terkait anggaran yang hendak dikucurkan pada beberapa daerah dan dana kompensasi BBM. Beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi ladang percaloan anggota dewan di senayan.