Pernyataan Pers
Koalisi Perlindungan Saksi

Penegakan hukum yang tidak diskriminatif, konsisten, tuntas, dan tegas merupakan tekad Edwin Pamimpin Situmorang, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selama delapan bulan menjabat Kepala Kejati Sumsel, 28 kasus korupsi yang menyeret orang pemerintah, swasta, dan badan usaha milik negara diproses sampai ke pengadilan.

Direktur Utama PT Perca, Irzal Yunus, kontraktor yang mendapatkan proyek 1,247 juta buku sosialisasi KPU, kembali menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (10/2).

Jaringan nasional pengawas pengadaan barang/jasa publik terbentuk di Yogyakarta, Sabtu (11/2).

Meski sudah diperiksa empat kali, status Dirut PLN Eddie Widiono tak kunjung jelas. Mabes Polri belum berani menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Penyebabnya, penyidik belum menemukan cukup bukti keterlibatan mark up pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Borang, Sumsel.

Satu dua bulan belakangan ini ada dinamika yang begitu intensif di dunia penegakan hukum di Indonesia. Awalnya, tuntutan perubahan hanya menyentuh kepolisian dan kejaksaan, tetapi kini tuntutan itu tengah menerjang lembaga pengadilan.

Permohonan izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak pernah lama di meja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Izin pasti diteken presiden paling lama sehari sejak berkas diajukan.

Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyatakan tidak akan menon-aktifkan tersangka dugaan korupsi pelepasan aset lahan eks hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara II, Suwandi, dari jabatannya sebagai direktur utama. Kementerian Negara BUMN baru akan menon-aktifkan Suwandi jika status hukumnya menjadi terdakwa di pengadilan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tetap yakin pada keputusannya yang menetapkan mantan Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka. Kejaksaan mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti yang menguatkan adanya kerugian negara dalam penjualan pabrik gula PT Rajawali III Gorontalo (PGR III) oleh BPPN.

Korupsi adalah salah satu penyakit krusial negeri ini yang tak kunjung dapat diberantas, setidaknya diminimalkan. Hal tersebut bukan soal tidak adanya undang-undang, peraturan, atau aparat terkait yang sanggup mengatasinya.