Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (7/8). Said dimintai keterangan soal mekanisme pengambilan keputusan dan apakah ada atau tidak ada unsur kerugian negara.
Siapa-siapa nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mencoba menyodor-nyodorkan proposal kepada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk mendapatkan dana pascabencana akan segera terkuak.
Sekitar 30 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Poso Center menilai Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tidak konsisten mengungkap kasus korupsi dana kemanusiaan Poso yang melibatkan mantan Gubernur Sulteng Aminuddin Ponulele. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 9 Juni lalu, Aminuddin sedikitnya dua kali mendapat keringanan dari Polda Sulteng tanpa alasan yang jelas.
Tiga pegawai Kantor Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menjadi tersangka kasus penyelewengan dana bantuan langsung tunai kompensasi bahan bakar minyak triwulan ketiga. Dana itu merupakan hak 151 warga Desa Tapos.
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit tiga departemen terkait pengadaan barang dan jasa. Ketiga departemen itu adalah Departemen Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan Departemen Pendidikan Nasional.
Sejumlah kalangan mempertanyakan efektivitas penayangan wajah buron kasus korupsi di televisi sebagaimana yang diungkapkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Apakah itu efektif ditayangkan di Indonesia? kata Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal kemarin. Kalau orangnya di luar negeri, penayangan itu tidak efektif.
Selain soal pengawalan proposal oleh para anggota Dewan, sejumlah proposal dianggap fiktif karena daerah yang mengajukannya tidak mengalami bencana seperti yang tertera di proposal.
Rekening meragukan milik pemerintah kembali diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua BPK Abdullah Zainie mengatakan, terdapat 957 rekening yang disebut meragukan. Jika ditotal, jumlahnya sekitar Rp 20,5 triliun.
Berkas penyidikan perkara dugaan korupsi pengalihan hak guna bangunan tanah Hotel Hilton sudah dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnya dilimpahkan ke penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum menjadwalkan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak tebang pilih dalam menegakkan kode etik. Pimpinan DPR diharapkan segera meminta Badan Kehormatan untuk menyelidiki kasus praktik percaloan dana pascabencana yang terungkap dan kemudian menindak tegas semua anggota Dewan yang terlibat.
