Dana bantuan partai politik dari APBN tahun 2006 akan diberikan apabila parpol sudah menyerahkan laporan penggunaan bantuan keuangan parpol tahun sebelumnya. Hingga kini baru lima parpol yang sudah memberikan laporan bantuan keuangan parpol ke Departemen Dalam Negeri.
Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menegaskan kehadirannya di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dalam rangka memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor R-505/LID/VIII/2006/ KPK tanggal 1 Agustus 2006, hal permintaan keterangan.
Tidak seperti hari biasanya, akhir Juli 2006, loket biro keuangan Sekretariat Jenderal DPR di Gedung Nusantara I penuh sesak. Bukan ada antrean minyak tanah atau bantuan dana bencana. Tapi para anggota Dewan sedang mengambil bantuan kegiatan penyerapan aspirasi di masa reses. Besarnya, Rp 31,5 juta-Rp 45 juta per orang.
Kasus korupsi dengan tersangka Kepala Dinas Tata Kota Kupang Ir Hary Theophilus akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang, 22 Agustus 2006. Hary diduga menyelewengkan dana bantuan bencana alam tahun anggaran 2003 sebesar Rp 3 miliar. Akibat perbuatan itu, ribuan korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur tidak mendapat bantuan.
Di negara demokrasi, senjata dan anggaran tentara diputuskan secara politik.
Daan Dimara, terdakwa kasus dugaan korupsi segel surat suara pemilihan umum, kemarin meninggalkan persidangan karena majelis hakim menolak permintaannya untuk menghadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin.
Penggelembungan anggaran atau mark up belanja barang diperkirakan telah terjadi pada proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Pengadaan barang dilakukan dengan harga yang jauh di atas harga pasar, sehingga diperkirakan jumlah penggelembungan anggarannya bisa berkisar antara 30 persen dan 50 persen dari harga berlaku.
Permintaan bos Lativi Abdul Latief agar proses hukumnya dihentikan setelah melunasi utang ke Bank Mandiri ditolak Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses hukum tetap dilanjutkan meski utang Rp 328,5 miliar telah diselesaikan sejak akhir Juli lalu.
Pengaduan mengenai perilaku jaksa terus membanjiri Komisi Kejaksaan (KK). Hingga kemarin, sudah tercatat sekitar 300 laporan dari masyarakat. Di antara jumlah itu, sekitar 140 pengaduan layak diproses karena disertai sejumlah alat bukti akurat.
Paguyuban Pemilih Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan anggaran perjalanan dinas luar negeri mereka yang besarannya mencapai Rp 70,9 miliar. Pengalokasian anggaran sebesar itu dinilai tidak signifikan di tengah kondisi bangsa yang sedang banyak diterpa bencana.
