Masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat RI sudah dibuka kembali pada 16 Agustus 2006, tepat sehari setelah masa reses anggota DPR RI selesai.

Kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias disorot Indonesia Corruption Watch. Hasil investigasi ICW menemukan indikasi penyimpangan dan korupsi dalam lima bidang pekerjaan BRR dengan nilai total proyek mencapai Rp 23,96 miliar.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Abdullah Zaini menjelaskan kedatangannya ke KPK pada 24 Agustus 2006 adalah untuk mengklarifikasi keabsahan beberapa dokumen yang diterima KPK. Dokumen itu seolah dibuat dan ditandatangani dirinya. Padahal surat dibuat 2005, saat dia tidak lagi menjadi anggota DPR.

Setelah Mahkamah Konstutusi (MK) dituduh jaksa agung sebagai pelindung koruptor karena membatalkan pasal tertentu dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kini MK bisa dituduh sebagai pelindung mafia peradilan. Sebab, MK membatalkan sebagian pasal UU Komisi Yudisial (UU KY) melalui putusannya No 05/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan juga anggota DPRD, yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia diminta tidak ikut-ikutan Gubernur dan pimpinan daerah lainnya mengurusi proyek.

Dari uang saku Rp 600 ribu per bulan, hanya diberikan Rp 50 ribu.

Anjing menggonggong kafilah berlalu. Boleh jadi pepatah tersebut mewakili sikap pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertahanan, yang terus berupaya mengegolkan draf Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.

Tidak ada penahanan terhadap tersangka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta berkeberatan jika Muhammad Taufik kembali memimpin Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta.

Dalam dua ratus tahun sejarah Amerika Serikat, tercatat 11 hakim Pengadilan Federal dan satu hakim Mahkamah Agung telah dikenai dakwaan impeachment. Dari jumlah tersebut, tujuh hakim telah dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari jabatannya.