Korupsi PLN; Lepasnya Eddie Widiono Harus Dijelaskan

Lepasnya tersangka kasus korupsi PLTG Borang, Eddie Widiono, demi hukum harus dijelaskan oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Penjelasan itu diperlukan agar publik bisa mengetahui apa yang terjadi sehingga Eddie sampai harus bebas demi hukum.

Kontraktor Dipenjara Empat Tahun

Maman Abdurrahman merasa dizalimi.

Jaksa Akan Periksa Bupati Tangerang

Kejaksaan Tinggi Banten akan memeriksa Bupati Tangerang Ismet Iskandar terkait dengan dugaan kasus korupsi proyek jalan lingkar selatan senilai Rp 95 miliar. Bupati dianggap lalai karena membuat kebijakan penunjukan langsung dalam pengerjaan proyek.

Pengadilan Sidangkan Gugatan Perdata Hilton

Gugatan Rp 100 miliar itu dihitung dari mana?

Perlawanan Suparman Ditolak PT Tipikor

Perlawanan (verzet) Ajun Komisaris Suparman ditolak Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi. Argumen PT Tipikor, Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili perkara dugaan pemerasan yang dilakukan Suparman karena perkara itu merupakan perkara pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Lagi pula Suparman merupakan aparat penegak hukum.

Kalla Minta Dugaan Korupsi BRR Diselidiki

Kuntoro mengakui ada penunjukan langsung dalam pengadaan peralatan kantor.

Tanggapan Terhadap Bantahan BRR

Press Release ICW
No. 09/ICW/VIII/2006

Korupsi di PT PLN;
Eddie Widiono (Batal) Bebas

Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono (batal) bebas tepat di hari masa penahanan maksimalnya yang 120 hari habis, Rabu (30/8). Eddie resmi ditahan di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sejak 3 Mei 2006 lalu. Eddie menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penggelembungan (mark up) proyek pembelian truck mounted di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Borang, Sumatera Selatan.

MA Kurangi Hukuman Said Agil dan Taufik

Majelis kasasi Mahkamah Agung mengurangi hukuman terpidana kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU), mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar dan mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Taufik Kamil. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman Said menjadi tujuh tahun dan Taufik Kamil lima tahun.

Daan Dituntut 6,5 Tahun; Mulyana Ajukan Eksepsi

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara dituntut 6 tahun 6 bulan. Selain dinilai bersalah karena telah menunjuk langsung PT Royal Standar sebagai rekanan segel surat suara, Daan dinilai telah memperkaya Untung Sastrawijaya dan merugikan keuangan negara Rp 3,540 miliar.

Subscribe to Subscribe to