Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengirim surat peringatan kepada dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu agar segera menyerahkan laporan perubahan harta.

Departemen Kehutanan mendesak Departemen Keuangan menertibkan rekening dana reboisasi senilai Rp 12 triliun di sejumlah bank.

Kuasa Hukum Nilai Terlambat karena Hanya Sehari Jelang Putusan

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih dipertanyakan. Ketua Umum Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (SP BUMN) Arief Poyuono menilai, selama ini selalu saja ada agenda tersembunyi di balik pengungkapan setiap kasus korupsi di BUMN.

Pemeriksaan terhadap cukong kayu kakap Adelin Lis kemarin difokuskan untuk mengetahui bagan organisasi perusahaannya, PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) dan PT Inanta Timber. Selain itu, penyidik Polda Sumut yang menangani kasus tersebut menelusuri aliran dana yang diperoleh Adelin dari bisnis lllegal logging-nya itu.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno Landung mengaku belum melaporkan mobil Nissan X-Trail yang dia terima ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Majalah Forbes edisi Asia, seperti dikutip Koran Tempo, menobatkan dua konglomerat Indonesia yang tumbuh dari sektor kehutanan menjadi orang terkaya di Indonesia. Sukanto Tanoto, pemilik Raja Garuda Mas Group (RGM), yang mengelola pabrik pulp terbesar di dunia, Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), telah dinobatkan menjadi orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$ 2,8 miliar atau setara dengan Rp 25,2 triliun (Koran Tempo, 6 September 2006).

Badan Pengawasan Daerah Nusa Tenggara Barat menemukan sebanyak 133 kasus korupsi senilai Rp 1,075 miliar ditambah kewajiban pajak sebesar Rp 1,7 miliar. Modusnya, dalam belanja kebutuhan kantor dinas dipisah-pisah untuk menghindari pajak. Ada uang belanja yang sudah dipungut pajak, tapi uangnya tidak disetorkan.

Kekayaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno selama periode 2001-2005 naik 138,59 persen, yaitu dari Rp 2,076 miliar di tahun 2001 menjadi Rp 4,955 miliar tahun ini. Sementara kekayaan mantan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto naik 7,9 persen, dari Rp 2,489 miliar tahun 2004 menjadi Rp 2,686 miliar tahun 2006.

Kalaupun gaji tidak dinaikkan, tetap saja ada upaya akal-akalan untuk menaikkan pendapatan pegawai negeri sipil atau PNS. Salah satunya adalah lewat usulan program yang memungkinkan adanya anggaran untuk uang representasi ataupun biaya perjalanan dinas.