Penegakan Hukum di Indonesia Terburuk Keempat di ASEAN

Ada peningkatan kebebasan bersuara.

Kepala Polda Metro Jaya Berkeras Tangani Kasus Hamid

Berebut perkara dianggap biasa.

Uang dan Kekuasaan dalam Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sebagai mekanisme baru rekrutmen kekuasaan di daerah terus bergulir. Namun, pelaksanaan mekanisme baru yang lebih demokratis ini ternyata tidak banyak mengubah posisi politik penguasa di daerah. Penguasa daerah justru menjadikan momen pilkada untuk kembali berkuasa dengan merebut legitimasi kekuasaan yang lebih besar.

Penangguhan Harus Disetujui Jaksa Agung

Para jaksa di daerah tak bisa lagi bebas mengubah status dan pengalihan penahanan tersangka. Sebab, kini ada aturan setiap penangguhan dan pengalihan jenis penahanan tersangka, termasuk kasus korupsi, harus dilaporkan dulu kepada jaksa agung untuk mendapat persetujuan.

Kasus KPU Politis, Terkait Suksesi KPK

Independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menangani keterlibatan Menkum HAM (menteri hukum dan HAM) Hamid Awaluddin dalam kasus korupsi KPU sedang diuji. Di tangan penyidik KPK, nasib Hamid akan ditentukan, apakah dia bisa dijerat sebagai tersangka atau tidak. Apalagi, kasus itu sangat bernuansa politis terkait jabatan Hamid sebagai menteri.

Akui Sulit Isi Daftar Kekayaan

Gerah namanya disebut sebagai pejabat yang belum melengkapi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto berjanji secepatnya menyerahkan dokumen tersebut ke KPK.

Pemeriksaan Yuri Tersendat; Polda Menunggu Izin dari Presiden

Pemeriksaan terhadap Penjabat sementara Wali Kota Prabumulih, Yuri Gagarin, tersangka korupsi dana APBD 2004 sebesar Rp 345,24 juta, belum dapat dilaksanakan. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan masih menunggu persetujuan tertulis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

50 Calon Hakim Agung Jalani Tes Lanjutan

Sebanyak 50 calon hakim agung akan mengikuti seleksi profile assessment (kajian profil). Menurut ketua panitia seleksi calon hakim agung, Mustafa Abdulah, seleksi itu berlangsung selama dua hari pada 19 dan 20 September pekan ini di gedung Makara, Universitas Indonesia. Kami sudah mengumumkan kepada para calon soal seleksi itu, kata Mustafa saat dihubungi kemarin.

Jimly: Benahi Lembaga Penyidik

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengemukakan perlunya segera dilakukan pembenahan terhadap lembaga penyidik di Indonesia yang jumlahnya mencapai 55 lembaga. Selain untuk efisiensi anggaran dan sumber daya, pembenahan diperlukan untuk menghindari sinergi negatif yang mulai muncul.

Dana Reboisasi Rp 847 Miliar Tercecer

Ada yang dipinjamkan untuk kepentingan Sea Games 1997.

Subscribe to Subscribe to