Genderang perburuan atas buron kasus korupsi BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) terus ditabuh. Kali ini yang diincar adalah Adrian Kiki Ariawan, terpidana seumur hidup kasus BLBI Bank Surya senilai Rp 1,5 triliun.
Adelin Lis, tersangka kasus illegal logging dan pencucian uang yang merugikan negara ratusan triliun rupiah kemarin kembali diperiksa penyidik di Markas Polda Sumatera Utara (Mapoldasu). Polisi mencecar Adelin dengan 113 pertanyaan seputar bisnis haramnya.
Amat menarik membaca sikap amat kritis bahkan marah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan Bank Dunia-IMF di Singapura (Kompas, 20/9/2006).
Mabes Polri mulai membuktikan janjinya untuk menyeriusi laporan Daan Dimara mengenai Menkum HAM (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Hamid Awaluddin yang dituduh memberikan kesaksian palsu. Bahkan, tim yang akan menangani kasus tersebut sudah dibentuk.
- Pemerintah Singapura belum menyepakati definisi korupsi versi Indonesia, yaitu korupsi mengandung unsur melawan negara, membawa keuntungan pribadi atau orang lain, dan ada unsur kerugian negara. Singapura hanya mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menyuap (bribery). Perbedaan definisi ini membuat pembahasan ekstradisi koruptor belum menemukan titik temu.
Di tengah perdebatan perlunya pemerintah memiliki aturan tentang rahasia negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah membahas RUU Rahasia Negara, yang telah dikirim ke DPR pada 12 September.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang semula mensyaratkan adanya tender akhirnya menerima pembelian 32 panser jenis VAB dari Perancis dilakukan dengan penunjukan langsung karena alasan keterdesakan waktu.
Mereka melarikan duit lewat bank-bank kecil devisa di Jakarta.
Transformasi Korupsi
Semasa rezim kleptokrasi Orde Baru berkuasa, ketika korupsi bukan lagi pekerjaan sampingan melainkan telah menjadi kegiatan utama pemerintahan, secara nyata patronasi politik dan bisnis telah melahirkan penguasaan sumberdaya alam yang melimpah, fasilitas ekonomi negara, dan kontrak-kontrak pengadaan pemerintah jatuh ke tangan segelintir orang yang berada di sekitar kekuasaan. Rakyat harus membayar mahal untuk mutu pelayanan umum yang buruk.
Itu pihak yang sakit hati karena tidak menang tender, kata Didi.
