Satu per satu terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kebun kelapa sawit jutaan hektar di Berau Kalimantan Timur, dijatuhi vonis hakim. Setelah Suwarna Abdul Fatah (Gubernur non aktif Kaltim), kemarin giliran rekanannya, Martias, Presiden Direktur PT Surya Dumai Group (SDG).
Adik mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, Widjokongko Puspoyo, dijebloskan ke Rutan Kejaksaan Agung. Penahanan dilakukan setelah Widjo -panggilan Widjokongko- menjalani pemeriksaan 11 jam sebagai tersangka kasus gratifikasi (penerimaan hadiah) terkait impor beras asal Vietnam pada 2002-2005.
Akhirnya Presiden SBY mengumumkan bahwa kocok ulang (reshuffle) kabinet akan dilakukan awal Mei 2007 ini. Melihat reputasi SBY selama ini, kita bisa berharap maybe yes, maybe no.
Pencairan dana Tommy Soeharto sebesar Rp 90 miliar (10 juta dollar AS) yang sebelumnya disimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang London masih menyisakan banyak pertanyaan.
Tanggal 31 Desember 1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan laporan audit kinerja pada Bank Indonesia per 17 Mei 1999. Dalam laporan tersebut BPK mengungkapkan jumlah BLBI yang telah disalurkan oleh BI kepada bank penerima telah mencapai jumlah Rp. 164.536,10 miliar dan jumlah BLBI yang tidak layak dialihkan kepada pemerintah sebesar Rp. 80,24 triliun.
Brigjen (pur) Prihandono dijebloskan ke Rutan Militer Cimanggis, Depok, kemarin. Mantan eselon II Dephan itu merupakan salah seorang tersangka korupsi pengadaan empat helikopter Mi-17 dari Rusia, yang merugikan negara USD 3,2 juta atau sekitar Rp 29 miliar.
Kuasa hukum Pontjo Sutowo, Frans Hendra Winarta, menegaskan, suatu hak guna bangunan atau HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hal itu tertera dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi, Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
Jaksa sudah menemukan indikasi kuat terjadinya tindak pidana dalam penjualan dua kapal tanker raksasa atau very large crude carrier (VLCC) Pertamina tahun 2004. Selanjutnya, Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan siapa yang selanjutnya akan menangani perkara itu.
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah memasuki akhir masa kerja dua tahunnya sebaiknya tidak usah diperpanjang. Pasalnya, sinergi di antara unsur-unsur Tim Tastipikor, yakni kejaksaan, kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
