Lembaga ini tidak sementereng KPK.

MA dikhawatirkan akan menutupi penyelewengan keuangan.

Meskipun penelusuran aset mantan Presiden Soeharto bukan perkara mudah, pemerintah harus mengklarifikasi pengumuman Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia mengenai aset negara sebesar 15 miliar-35 miliar dollar AS yang diduga dikorupsi Soeharto dan dilarikan ke luar negeri.

Untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung, lembaga itu harus berani semakin terbuka terhadap pengawasan dari luar. Pengawasan itu jangan dilihat sebagai suatu bentuk tekanan, tetapi terutama sebagai upaya memperkuat citra dan kemandirian lembaga peradilan.

Surachmin, calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, menentang pernyataan Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyudutkan dirinya. Itu adalah suatu upaya pembunuhan karakter dan melanggar hak asasi manusia dalam pencalonan saya sebagai calon pemimpin KPK, ujar Surachmin saat menyampaikan keterangan pers yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta kemarin.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengaku lebih mementingkan berapa banyak aset negara yang dapat dikembalikan melalui proses hukum kasus dugaan korupsi dana PT Asabri ketimbang mengenai berapa banyak jenderal TNI yang

Anggota Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Hikmahanto Juwana mengatakan, pihaknya tidak mau terlibat dalam polemik terkait komentar dan protes Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Anwar Nasution dengan calon pimpinan KPK, Surachmin.

Badan usaha milik negara atau BUMN bisa terus menjadi sapi perahan para pejabat maupun partai politik tertentu pada masa-masa mendatang, terlebih menjelang Pemilu 2009. Selama ini BUMN tidak pernah untung karena hal itu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pemimpin Mahkamah Agung ke Markas Besar Kepolisian RI. Isu yang dipermasalahkan adalah masalah uang biaya perkara yang tidak bisa diaudit oleh BPK. BPK berpendapat seharusnya uang biaya perkara tersebut bisa diaudit dengan mengacu pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sementara pihak MA mengatakan bahwa biaya perkara tersebut tidak bisa diaudit karena uang pihak ketiga, uang titipan.

Proyek Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diluncurkan oleh PBB dan merupakan proyek kerja sama antara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Bank Dunia, merupakan langkah tepat secara internasional untuk mengembalikan aset hasil kejahatan ke negara yang berhak. Dan sekaligus menegaskan kembali bahwa tidak satu negara pun yang dapat dijadikan safe haven (surga aman) dalam penempatan aset hasil kejahatan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa aliran dana hasil kejahatan lintas negara per tahun diperkirakan sebesar US$ 1 triliun sampai US$ 1,6 triliun (satu triliun enam miliar).