KPK Janjikan Tak Ada Perlakuan Khusus
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memperlakukan sama terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kasus aliran dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. Ini dilakukan untuk menjunjung tinggi prinsip perlakuan yang sama di muka hukum.
Penahanan dilakukan setelah ada rekomendasi penyidik.
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan mulai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi aliran dana Bank Indonesia hari ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan memeriksa para mantan deputi gubernur yang sudah menjadi tersangka, yakni Maman H. Soemantri, Aslim Tajuddin, dan Bun Bunan Hutapea.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar Badan Pelaksana Usaha Hulu (BP Migas) lebih terbuka dalam setiap kinerjanya. Komisi mengharapkan BP Migas membuat sistem pelaporan online terhadap rencana kerjanya.
Beberapa saat setelah pembacaan vonis untuk mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, KPK mengumumkan empat tersangka baru. Salah satunya menyentuh orang terdekat presiden -besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di satu sisi apresiasi dan dukungan patut diberikan kepada institusi tersebut. Terutama karena lambat laun hukum mulai ditegakkan, bahkan menyentuh lingkar Istana. Meskipun tentu bukan tanpa catatan.
“Sampai saya mati di dalam tahanan.”
Tiga hari mogok makan di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, kondisi kesehatan bekas Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Lalu Serinata semakin buruk. Dokter klinik LP Mataram, Ida Ayu Dharmaratih, menyatakan tekanan darahnya Serinata 100 per 60.
Rumah Aulia sepi.
Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu proses hukum untuk memastikan status hukum mantan Dewan Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution.
Rantai hubungan dalam dugaan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah yang, antara lain, melibatkan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi perlu diperjelas. Karena itu, Direktur Utama PT Istana Sarana Raya, Hengky Samuel Daud, harus ditemukan.
Sebanyak 16 orang dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/10). Mereka meminta informasi berkaitan dengan berkas perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang ditangani kejaksaan.
Departemen Hukum dan HAM tidak akan menggunakan dana APBN untuk mendampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Syamsuddin Manan Sinaga yang dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara korupsi Sistem Komputerisasi Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum.
Setelah menunggu sekian lama, pada Rabu (29/10) sekitar pukul 14.00, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar akhirnya mengumumkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia.
