"Kalau biaya haji bisa Rp 25 juta, kenapa harus bayar Rp 29 juta?"
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil pejabat Departemen Agama untuk mengklarifikasi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Abadi Umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Hari Selasa, 6 Januari 2009 pukul 08.00-09.30, ICW menyampaikan laporan kepada pimpinan KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK, M. Jasin. Laporan ini terkait dengan dugaan penyimpangan dalam hal:
Di beberapa negara miskin, korupsi merupakan soal hidup atau mati manusia, terutama ketika anggaran kesehatan, alokasi obat-obatan gratis, sekolah dasar, air bersih, bantuan bencana alam, beras murah, atau bahkan bahan bakar dihisap melalui penyalahgunaan kewenangan. Ia dapat menjadi malapetaka kemanusiaan (TI, 2008). Dan, Indonesia berada di titik dimana korupsi menjadi "pemandangan umum".
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan laporan gratifikasi pada 2008 banyak berasal dari pengaduan masyarakat. "Pelaporan atas kesadaran sendiri hanya 40 persen,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin kemarin.
Hana Suryana, Direktur Utama PT Pos Indonesia, kemarin mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hana didakwa dalam kasus dugaan korupsi pembayaran jasa pos dengan biaya komisi. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa Hana dinilai melanggar Pasal 32 ayat 1 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance. Dalam kasus ini, jaksa menilai adanya kerugian sebesar Rp 3,5 miliar.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan akan mengkaji data kontrak dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Menurut Kepala Badan Pengawasan Didi Widayadi, kajian itu untuk mengetahui apakah kontrak itu legal atau tidak. ”Sebab, ada diskresi. Maka, aspek legal menjadi penting,” ujar Didi di kantornya kemarin.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan menilai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak sebanding dengan anggarannya. Sebagian besar anggaran Dewan habis untuk belanja barang dan kebutuhan operasional.
Mahkamah Agung ragu terhadap data yang dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan lebih dari separuh terdakwa kasus korupsi divonis bebas di pengadilan umum pada 2008. ”Apakah itu sudah mencakup seluruh pengadilan?" ujar Harifin A. Tumpa, pelaksana tugas Ketua Mahkamah Agung, saat dihubungi Tempo kemarin.
Sejumlah anggota Komisi VII Bidang Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat mendukung upaya aktivis Riau mendaftarkan gugatan praperadilan penghentian surat perintah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Daerah Riau.
Al Amin Nur Nasution, terdakwa kasus suap alih fungsi hutan di Bintan (Kepulauan Riau), kemarin diganjar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan hukuman delapan tahun penjara. Vonis itu lebih ringan hampir separo dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni hukuman 15 tahun penjara bagi mantan anggota Komisi Kehutanan DPR RI itu.
