Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia kini tengah menyelidiki laporan Tim Kuasa Hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, atas tuduhan penyalahgunaan wewenang terhadap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji. Hasil penyelidikan Pengamanan Internal Polri akan disampaikan kepada Kepala Polri.
Tiga nama calon anggota sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, yang direkomendasikan Tim untuk Merekomendasikan Calon, akan diserahkan Kamis (1/10). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini dijadwalkan kembali dari kunjungan ke Amerika Serikat.
UU Pengadilan Tipikor akhirnya disahkan DPR. Berikut adalah naskah undang-undang tersebut versi terakhir.
Silahkan unduh di sini dalam format PDF
POLITIK dan hukum memang selalu tidak dapat dipisahkan. Keduanya berada pada aras yang saling memengaruhi. Bedanya, lingkungan politik yang sehat akan mendukung hukum untuk bekerja dengan prinsip objektivitas dan imparsialitas. Sementara lingkungan politik yang kotor sangat mungkin menempatkan hukum sebagai alat kepentingan elite belaka.
Ketua DPR Agung Laksono mengakui, ada dugaan tindak pidana dalam proses penyehatan Bank Century. Pendapat itu didasarkan pada laporan sementara hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyaluran dana penyehatan bagi Bank Century.
Kewenangan penuntutan KPK tak diatur.
Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah kemarin sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengesahan dalam sidang paripurna tersebut menyepakati, kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ada di setiap ibu kota kabupaten/kota.
ENAM komisi negara menyayangkan dan prihatin atas kriminalisasi terharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kriminalisasi menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia," kata Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Ifdhal Kasim saat membacakan pernyataan bersama komisi-komisi negara di kantor Komans HAM, Jakarta, Selasa (29/8).
SIDANG Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung (MA) akhirnya menetapkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada mantan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Soediarto.
JAKSA Agung Hendarman Supandji menginginkan, terdapat jaksa di antara tiga orang Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan ditunjuk. Hal itu terkait dengan kesepakatan di Panitia Kerja RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana KPK masih memiliki wewenang penuntutan yang harus dikoordinasikan dengan Jaksa Agung.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia patut berbangga hati atas apresiasi tinggi yang disampaikan oleh dunia internasional. Komisi antikorupsi asal Thailand bahkan berguru dari KPK Indonesia dalam merumuskan formula yang tepat untuk memberantas korupsi di negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva ini.
