Sekretariat Negara Membantah

Kementerian Sekretaris Negara membantah ada kesalahan rujukan dalam surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Tak Dilaporkan ke KPK

Satgas Serahkan Temuan di Penjara ke Kementerian Hukum

Hasil temuan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, terkait pemberian fasilitas kepada sejumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, tidak akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Temuan itu diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pembenahan internal.

Satgas Tanpa Gas

Keberadaan mafia peradilan menggurita di lini kehidupan dan perilaku hukum republik ini. Hasil sadapan KPK atas Anggodo Widjojo yang diputar di Mahkamah Konstitusi (3/11/2009) memberikan deskripsi yang sungguh jelas bagaimana seseorang di luar hukum mampu menyetir laju sistem dan proses hukum, memengaruhi penegak hukum dan anggota lembaga independen negara. Bangunan hukum telah tercabik-cabik tak berarti di hadapan gerombolan mafia hukum.

Mahfud Serahkan Data Makelar Kasus di KPK

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyerahkan data mengenai dugaan adanya makelar kasus di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Presiden dan Wapres Sudah Diberi Tahu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah melaporkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memberikan dana talangan atau bailout kepada Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (saat itu). Pemberitahuan dilakukan melalui layanan pesan singkat pada 21 November 2008 sekitar pukul 08.30.

Pemberantasan Mafia Hukum Terhambat Dosa Pejabat di Masa Lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. menilai praktik mafia hukum subur karena banyak pejabat di instansi penegak hukum yang tersandera dosa di masa lalu. Dia mencontohkan, seorang pejabat tahu anak buahnya bersalah, tapi tidak berani memberikan sanksi, bahkan dilindungi. Itu karena anak buahnya mengetahui kesalahannya di masa lalu. "Kasus-kasus sekarang ini kan begitu. Ramai-ramai besok akan ditindak, besok hilang juga. Kalau diberi sanksi, takut kartu-kartunya, dosa-dosa di masa lalu, akan dibuka ke publik," katanya.

Akhir Januari Ayin Dipindah dari Rutan Pondok Bambu

Pimpinan Rumah Tahanan (rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, akhirnya memindah Artalyta Suryani alias Ayin dari sel mewah. Terpidana kasus suap jaksa BLBI Urip Tri Gunawan itu kini menempati sel baru di blok E kamar 17 yang berukuran 4 x 1,7 meter. Sel baru itu terasa makin sempit karena Ayin harus mendekam berdua dengan Asmiyati, tahanan kasus narkoba.

Boediono Tak Masalah Diteriaki Maling

Wakil Presiden Boediono tidak keberatan meski diteriaki maling oleh aktivis Komite Aksi Pemuda Antikorupsi Ahmad Laode Kamaluddin saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century DPR. Boediono bahkan mengaku tidak terpengaruh dengan tudingan tersebut.

Menkeu Pojokkan BI, Sebut Data Tidak Lengkap saat Pemeriksaan Pansus Century

Rangkaian pemeriksaan Pansus Hak Angket Bank Century terus menggiring bola panas ke arah Bank Indonesia (BI). Bahkan, dalam rapat pansus kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir sebagai saksi membuat pernyataan yang ikut memojokkan posisi BI.

SBY Minta KPPU Efisienkan Ekonomi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan peran Komisi Peng­awasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberantas monopoli bisa membuat perekonomian lebih efisien. Hal itu bisa dicapai dengan memperbesar penghematan penghasilan masyarakat dengan adanya harga yang wajar setelah hilangnya monopoli.

Subscribe to Subscribe to