Pemberantasan Mafia Hukum Terhambat Dosa Pejabat di Masa Lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. menilai praktik mafia hukum subur karena banyak pejabat di instansi penegak hukum yang tersandera dosa di masa lalu. Dia mencontohkan, seorang pejabat tahu anak buahnya bersalah, tapi tidak berani memberikan sanksi, bahkan dilindungi. Itu karena anak buahnya mengetahui kesalahannya di masa lalu. "Kasus-kasus sekarang ini kan begitu. Ramai-ramai besok akan ditindak, besok hilang juga. Kalau diberi sanksi, takut kartu-kartunya, dosa-dosa di masa lalu, akan dibuka ke publik," katanya.

Akhir Januari Ayin Dipindah dari Rutan Pondok Bambu

Pimpinan Rumah Tahanan (rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, akhirnya memindah Artalyta Suryani alias Ayin dari sel mewah. Terpidana kasus suap jaksa BLBI Urip Tri Gunawan itu kini menempati sel baru di blok E kamar 17 yang berukuran 4 x 1,7 meter. Sel baru itu terasa makin sempit karena Ayin harus mendekam berdua dengan Asmiyati, tahanan kasus narkoba.

Boediono Tak Masalah Diteriaki Maling

Wakil Presiden Boediono tidak keberatan meski diteriaki maling oleh aktivis Komite Aksi Pemuda Antikorupsi Ahmad Laode Kamaluddin saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century DPR. Boediono bahkan mengaku tidak terpengaruh dengan tudingan tersebut.

Menkeu Pojokkan BI, Sebut Data Tidak Lengkap saat Pemeriksaan Pansus Century

Rangkaian pemeriksaan Pansus Hak Angket Bank Century terus menggiring bola panas ke arah Bank Indonesia (BI). Bahkan, dalam rapat pansus kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir sebagai saksi membuat pernyataan yang ikut memojokkan posisi BI.

SBY Minta KPPU Efisienkan Ekonomi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan peran Komisi Peng­awasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberantas monopoli bisa membuat perekonomian lebih efisien. Hal itu bisa dicapai dengan memperbesar penghematan penghasilan masyarakat dengan adanya harga yang wajar setelah hilangnya monopoli.

DPR Kembalikan Surat

Ada Kesalahan Rujukan dalam Surat Presiden

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (12/1), memutuskan, mengembalikan surat untuk Ketua DPR tertanggal 11 Desember 2009 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

KPK: Hilangkan Praktik Imbalan

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kementerian Dalam Negeri untuk berperan aktif dalam menghilangkan praktik pemberian imbalan atau fee dari bank kepada pejabat daerah. Pejabat daerah yang telanjur menerima imbalan diminta segera mengembalikan.

Di Penjara, Sakit Pun Mewah

Arthalyta Suryani terancam dipindah ke Nusakambangan. Benarkah? Entahlah. Kalaupun berita itu dilaksanakan, tak usah khawatir. Selama masih di Indonesia dan bukan di Guantanamo, penjara bukan menjadi penjera.

Ada Istana di dalam Penjara?

Temuan adanya ”istana” di dalam penjara sungguh-sungguh merupakan realitas yang teramat sangat menyakitkan perasaan keadilan rakyat kecil. Segelintir narapidana berduit miliaran atau mungkin triliunan rupiah mendapat fasilitas yang superkontras berupa fasilitas ”istana” dalam penjara ketimbang narapidana umumnya yang kurang duit atau tidak berduit sama sekali, yang harus berdesak-desakan hingga puluhan orang di dalam satu sel, jam besuk yang diperketat, dan sebagainya.

Presiden: Tingkatkan Kapasitas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah pada tahun ini meningkatkan kapasitas rumah-rumah tahanan di seluruh Indonesia. Presiden mengakui banyak rumah tahanan yang kondisinya sudah kurang layak.

Subscribe to Subscribe to