Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan Transparency International Indonesia 2010 terhadap 50 kota besar di Indonesia menempatkan Denpasar sebagai kota yang dipersepsikan paling bersih dari perilaku korupsi. Kota Pekanbaru dan Cirebon dipersepsikan terkorup.
Di pesawat Garuda rute Yogyakarta- Jakarta, 25 Oktober 2010 pagi, saya kaget dan lemas setelah membaca satu artikel di harian Kompas. Refly Harun, ahli hukum konstitusi yang cemerlang, menulis dengan gagah bahwa dirinya pernah mendengar dan melihat sendiri praktik suap dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Ditarik dari studi hukum, masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus empat tahun. Simpulan ini diambil oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) bersama sejumlah ahli hukum, menjawab beragam argumen yang muncul mengenai rencana masa jabatan pimpinan KPK yang hingga saat ini masih mengambang.
Wakil Bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat, periode 2010-2015, Umar, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Koswara, Senin (8/11), mengatakan, Umar diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek swakelola perbaikan jalan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam tahun 2008 dengan kerugian negara Rp 2,9 miliar.
Tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi lebih siap menghadapi sidang perdana praperadilan kasus penerimaan cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/11). Mereka langsung memberikan jawaban tanpa menunggu sidang berikutnya.
Hakim tunggal Dehel K Sahdan mengapresiasi karena kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap dengan jawaban sehingga mempercepat praperadilan yang hanya memiliki waktu tujuh hari sampai putusan.
Terdakwa Muhtadi Asnun dituntut hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta. Asnun dinilai melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerima uang 40.000 dollar Amerika Serikat saat mengadili terdakwa mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, Maret 2010.
Tuntutan itu disampaikan tim jaksa penuntut umum yang diketuai Syahnan Tanjung pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (8/11). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tamrin Tarigan.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum empat tahun penjara terhadap dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Jawa Barat. Keduanya terbukti menerima suap dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi, Jabar.
Pejabat itu adalah Kepala Sub- Auditorat BPK Jabar III Suharto dan Kepala Seksi BPK Wilayah Jabar III B Enang Hermawan. Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Mantan Kepala Divisi Akuntansi Bank Jawa Barat Hery Ahmad Buchori dituntut hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Hery dinilai turut serta menyuap petugas pajak dari Kantor Pemeriksa Pajak Bandung I guna memanipulasi pajak terutang Bank Jawa Barat hingga lebih dari Rp 100 miliar.
DPR diminta mempercepat uji kelayakan calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR juga diminta menetapkan masa jabatan calon pengganti pimpinan KPK itu selama empat tahun.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan meneliti informasi tentang seseorang yang mirip tersangka kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan di Bali. Seseorang mirip Gayus itu muncul di arena pertandingan tenis.
”Kalau foto itu benar, Satgas akan mengambil langkah untuk segera diambil tindakan,” tandas Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/11).
